PDIP Nilai Laporan Terhadap Ganjar Pranowo Bernuansa Politis Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS. TV – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi adanya pelaporan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui Ganjar merupakan kader partai berlambang kepala banteng tersebut.

PDIP Perjuangan menganggap pelaporan terhadap Ganjar tersebut merupakan dinamika politik  menjelang pemilu 2024.

“Ini dinamika politik dalam rangka jelang pemilu presiden 2024,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Jumat (7/1/2022).

Baca Juga: Ganjar Wanti-Wanti Praktik Joki Vaksin Harus Ditindak Tegas

Menurut Hasto ada pihak-pihak yang sengaja memainkan isue korupsi menjelang tahun politik.

Sebab menurut Hasto, kasus dugaan korupsi  e-ktp yang dilaporkan tersebut, sama sekali tidak terkait dengan Ganjar Pranowo.

Kasus tersebut, kata Hasto, telah melalui proses pengadilan dan sama sekali tidak ada persoalan menyangkut Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Dampingi Jokowi, Ganjar Tak Kalah Diserbu Warga!

PDIP, ungkap Hasto selalu mendukung penegakan hukum kepada siapapun yang bersalah.

Dia berharap para penegak hukum seperti KPK, kepolisian, maupun kejaksaan dapat bersikap tegas dan bergerak berdasarkan asas keadilan.

Namun dia mengingatkan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat politis.

“Penegakan hukum tidak bisa dilakukan sebagai gerakan politik,” tegasnya.

Baca Juga: Ganjar Wanti-wanti Puluhan Ribu Vaksin Mayoritas Astrazeneca Kedaluwarsa di Pertengahan Januari

Ganjar Pranowo sendiri saat ini merupakan kader PDIP yang namanya mencuat untuk menjadi calon presiden 2024. Nama Ganjar menurut sejumlah lembaga survey lebih tinggi elektabilitasnya sebagai capres, disbanding kader-kader PDIP lainnya.

Pihgak yang melaporkan Ganjar Pranowo adalah Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) yang dipimpin Adhie Massardi. PNPK melaporkan Ganjar karena dugaan keterlibatan dalam korupsi e-KTP.

Diketahui, PNPK tak hanya melaporkan Ganjar, tetapi juga Basuki Tjahja Purnama alias Ahok saat menjabat Wakil Gubernur dan Gubernur DKI.
 

PNPK juga melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, hingga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.