Wajib PTM 100 Persen Tuai Pro Kontra, Wali Kota Solo Gibran Tak Mau Ambil Risiko

JAKARTA, KOMPAS.TV - Memasuki hari kedua pembelajaran tatap muka seratus persen di Jakarta, SD Negeri Palmerah 15, Jakarta Barat, fokus pada kepatuhan protokol kesehatan.

Satgas Covid 19 di SD Negeri Palmerah 15 secara rutin memantau dan mengingatkan siswa pada protokol kesehatan.

Karena dari evaluasi hari pertama kemarin, masih banyak siswa yang lalai protokol kesehatan, utamanya siswa kelas 1 dan 2.

Kemendikbudristek menegaskan, pembelajaran tatap muka, wajib dilaksanakan di semua sekolah seluruh Indonesia yang berstatus PPKM level 1 sampai 3.

Baca Juga: Kasus Omicron Terus Bertambah, KPAI Minta Pemerintah Pertimbangkan Kelanjutan PTM 100 Persen

Karena itu, Kemendikbudristek meminta pemerintah daerah tidak melarang pelaksanaan pembelajaran tatap muka, serta mengingatkan orangtua siswa, bahwa PTM adalah kewajiban, bukan pilihan.

Meski menjadi aturan wajib, sejumlah kepala daerah memilih menahan diri untuk melaksanakan keputusan ini. Apa alasannya?.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyebut belum selesainya vaksinasi covid-19 pada anak, jadi alasan utama penundaan pembelajaran tatap muka 100 persen.

Gibran tak mau ambil risiko adanya klaster covid-19 di sekolah.

Gibran memilih mengebut capaian vaksinasi anak lebih dulu, agar sekolah tatap muka, bisa dilakukan secara penuh.

Harapan serupa juga diutarakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Lantaran capaian vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun, belum menyentuh target.

Meski demikian, ganjar setuju pembelajaran tatap muka 100 persen di tingkat SMA dan SMK dilakukan.

Meski maksudnya baik, sekolah tatap muka 100 persen perlu disikapi dengan kehati-hatian.

Selain karena capaian vaksinasi anak 6-11 tahun masih rendah, juga sedang terjadi penularan varian baru corona.