Kaleidoskop Kebijakan Publik 2021: Aturan Covid-19 Sering Berubah hingga Masyarakat Merasa Geregetan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kebijakan-kebijakan terkait pandemi Covid-19 telah banyak dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah sepanjang tahun 2021.

Banyaknya aturan mengenai pengetatan dan pelonggaran mobilitas, baik yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) maupun peraturan lainnya, telah menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Menurut Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak 2020 ini, para elite pemerintah terlihat berkompetisi bukan melakukan kolaborasi.

"Harusnya ada sikap kolaboratif di saat pandemi, namanya suasana extraordinary. Harus kompak dan solid. Tetapi yang terjadi malah berkompetisi," kata Trubus dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Spesial Tahun Baru KOMPAS TV, Jumat (31/12/2021).

Menurutnya, kompetisi terlihat di antara kementerian dan lembaga hingga ke tingkat daerah.

Pemerintah seolah hanya mempertontonkan pencitraan yang sebenarnya kontraproduktif dengan sikap masyarakat.

Terkait hal ini, Trubus menilai ada kelemahan kepemimpinan dari seorang presiden.

"Karena pada akhirnya, mereka masing-masing mempertontonkan bahasa kerennya keahlian tapi sebenarnya mempertontonkan pencitraannya itu dengan sikap-sikap yang sebenarnya kadang kontraproduktif dengan masyarakat," jelasnya.

Baca Juga: Kaleidoskop 2021: Skandal Idol K-Pop Paling Heboh Sepanjang Tahun Ini

Masyarakat Gregetan

Banyaknya perubahan kebijakan pemerintah terkait Covid-19, menurut Trubus, membuat masyarakat geregetan dan merasa jengkel.

"Masyarakat dibikin geregetan, gemes, dibikin jengkel juga kenapa harus berubah seperti ini dalam situasi dan tempo yang sesingkat-singkatnya," imbuhnya.

Hal ini yang menyebabkan masyarakat kurang sigap untuk mengimplementasikan aturan tersebut. Bahkan hingga mempertanyakan keseriusan pemerintah.

"Sering kali memandang bahwa pemerintah nih serius banget gak sih menangani (pandemi Covid-19). Nah ini pejabat publik tuh tau nggak, kadang mereka bersikap dengan gaya yang marah-marah atau dengan sikap yang penuh haru biru," ujar Trubus.

Salah satu kebijakannya, ia menyontohkan, seperti meminta masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas. Tetapi, tidak ada hak yang diberikan kepada masyarakat.

"Tetapi setiap ditanya kebijakannya selalu menjawab sudah ada dan dilaksanakan dengan baik. Selalu para pejabat bilangnya seperti itu."

Kebijakan Sering Berubah

Menurut Trubus, dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), terlihat sekali banyak kepentingan yang mengarah ke 2024.