Pemerintah Ancam Sanksi Tempat Publik yang Tak Terapkan PeduliLindungi, Izin Usaha Bisa Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah akan memberikan sanksi administratif bagi tempat-tempat yang tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021/2022. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku akan mengeluarkan surat edaran yang isinya memerintahkan kepala daerah untuk menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) soal penegakan penggunaan PeduliLindungi di ruang publik. 

"Saya hari ini keluarkan surat edaran agar para gubernur membuat peraturan kepala daerah (Perkada), itu sebentar saja dibuat," kata Tito dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (21/12/2021). 

"Isinya di antaranya adalah di ruang-ruang publik menerapkan aplikasi PeduliLindungi dan kemudian menegakkannya, berikut memberikan sanksi administrasi," lanjutnya. 

Bahkan dia mengatakan adapun contoh sanksi administrasi bagi tempat publik yang melanggar protokol kesehatan yakni pencabutan izin usaha.

"Salah satu sanksi administrasi adalah pencabutan izin usaha untuk jangka waktu tertentu," tegasnya. 

Lebih lanjut mantan Kapolri ini mengatakan penerapan aplikasi tersebut merupakan salah satu mekanisme yang harus ditegakan di ruang publik untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. 

Baca Juga: Hadapi Nataru, Operasi Lilin Bakal Digelar Mulai 24 Desember 2021 - 2 Januari 2022

"Aplikasi ini tidak hanya kita dorong untuk digunakan tetapi juga ditegakkan supaya memberikan efek detterent," ujarnya. 

Sementara itu, setelah periode Nataru, Tito menyebut Kemendagri berencana menaikan aturan tersebut dari Perkada menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Adapun alasannya, agar dapat memberikan sanksi denda bagi tempat-tempat usaha restoran, mal dan lain-lain yang tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menambahkan, periode Natal dan Tahun Baru ini akan dijadikan momentum untuk mempertegas keharusan para pelaku usaha dan yang lain menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

"Mudah-mudahan setelah ada pendekatan koersif yang akan diatur SE Mendagri itu dan diatur dalam peraturan kepala daerah masing-masing itu nanti pada pasca nataru masyarakat sudah tidak lagi perlu didekati dengan koersif," ujarnya.

Tetapi, diharapkan masyarakat sudah memiliki kesadaran betapa pentingnya aplikasi PeduliLindungi untuk kepentingan bersama. 

Baca Juga: Operasi Lilin Mulai 24 Desember, 177 Ribu Personel akan Amankan Nataru