Demokrat: Ambang Batas Pencalonan Presiden Memunculkan Oligarki Kekuasaan

KOMPAS.TV - Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden, kembali jadi pembicaraan jelang tahun politik 2024.

Sejumlah pihak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Parpol di parlemen pun terbelah soal sikap terhadap Presidential Threshold sebesar 20% yang masih menjadi pedoman di Pilpres.

PDI Perjuangan menilai ambang batas pencalonan presiden, 20% kursi di DPR merupakan keputusan bersama dari semua Parpol, jadi tidak ada alasan untuk mengubahnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya ingin ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20% yang berlaku saat ini, demi membuka ruang bagi banyak pihak untuk berkompetisi di Pilpres.

Sebagai oposisi, Partai Demokrat mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden.

Baca Juga: Presidential Threshold Sebesar 4 Persen Dinilai Paling Relevan Saat Pilpres 2024

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan adanya ambang batas ini akan digunakan untuk menghadang munculnya calon pemimpin yang dikehendaki masyarakat.

Hingga kini Parpol koalisi pendukung pemerintah, seperti PDIP, Golkar,  Gerindra, Nasdem, hingga PPP tetap mendukung penerapan ambang batas pencalonan presiden 20% dari jumlah kursi di DPR.

Sementara PKB ingin ambang batas itu diturunkan antara 5-10%.

PAN, Demokrat, dan PKS ingin ambang batas dihapus, alias 0%.

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengaku sudah 2 kali mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, ambang batas pencalonan presiden menyebabkan terjadinya keterbelahan di masyarakat saat Pemilihan Umum.

Semua pihak harusnya mengedepankan kepentingan bangsa, bukan mendahulukan kepentingan Parpol untuk bisa berkuasa.

Baca Juga: Presidential Threshold Digugat di MK, Begini Tanggapan Puan Maharani