Fokus Pelayanan Umat, Berikut Beberapa Hal yang Dibahas Para Ulama di Forum Muktamar NU

JAKARTA, KOMPAS.TV – Forum Tertinggi organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Muktamar ke-34 tinggal menghitung hari. Nantinya, akan ada komisi-komisi  yang bakal membahas berbagai persoalan mengenai kemandirian ekonomi dan optimalisasi khidmah (pelayanan) untuk kemaslahatan umat.

Hal ini sebagaimana tema besar Muktamar Ke-34 NU tentang kemandirian dan menuju satu abad organisasi yang sudah berdiri sejak 1926 itu. 

"Kemandirian ekonomi menjadi isu utama dalam optimalisasi perkhidmatan untuk kemaslahatan menjiwai pembahasan seluruh komisi," kata Sekretaris Panitia Pengarah Muktamar Ke-34 KH Asrorun Niam Sholeh saat Rapat Konsinyasi Komisi Muktamar Ke-34 NU di Hotel Hariston, Penjaringan, Jakarta, sebagaimana rilis diterima KOMPAS TV, Sabtu malam. 

Ia menjelaskan bahwa rapat tersebut mengalirkan tema besar muktamar ke seluruh komisi serta menuntaskan kerja-kerja komisi dengan penambahan masukan dan penyelarasan antarkomisi agar saling berkaitan satu sama lain.

Niam mengambil contoh satu persoalan yang dibahas oleh komisi-komisi, yakni pertanahan untuk kemaslahatan. Dalam Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah, persoalan itu dibahas dari aspek keagamaannya.

Sementara Komisi Bahtsul Masail Maudhuiyah melihatnya dari pandangan Islam atas penguasaan aset untuk kemaslahatan.

Berbeda dengan keduanya, Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah membahasnya dengan pendekatan legislasi dan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Resmi, Muktamar NU ke-34 akan Berlangsung pada 23-25 Desember 2021 di Lampung

Pembahasan mengenai pertanahan bermuara pada Komisi Rekomendasi. Di komisi tersebut, peserta akan mengelaborasi pada poin optimalisasi pemanfaatan lahan dan distribusi lahan untuk kemaslahatan umat.

Tema lain yang dibahas antarkomisi adalah soal badan hukum. Pembahasan utamanya berada di Komisi Bahtsul Masail Maudhu'iyah, yakni menjawab pertanyaan bagaimana kedudukan badan hukum dalam konteks hukum Islam, apa badan hukum juga memiliki kewajiban sebagaimana perseorangan dan sebagainya.

Pembahasan juga berkaitan dengan badan hukum aset tanah, penggunaan tanah oleh korporasi tapi tidak dimanfaatkan, sampai soal pengambilalihannya.

Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menegaskan bahwa semua substansi dan teknis seluruh komisi sudah dituntaskan. Tinggal penambahan  saran penting yang dicatat dari konsinyasi berkaitan dengan pembahasan di komisi lainnya untuk komisi rekomendasi.