Pemberantasan Korupsi Dinilai Belum Baik, Jokowi: Kita Harus Sadar Mengenai Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengatakan kepada aparat penegak hukum untuk tidak berpuas diri dengan capaian saat ini.

Demikian Presiden Jokowi dalam keterangannya untuk Peringatan Hari Antikorupsi Dunia 2021 di Jakarta, Kamis (9/12/2021).

“Aparat penegak hukum termasuk KPK, sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik, kita semua harus sadar mengenai ini,” tegas Jokowi.

Apalagi, dalam sebuah survei nasional di bulan November 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan.

“Urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan, ini yang diinginkan oleh masyarakat save 37,3%,” ujar Jokowi.

“Urutan kedua dalam pemberantasan korupsi mencapai 15,2% dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok terdapat 10,6%,” tambahnya.

Baca Juga: ICW Ungkap 3 Indikator Kegagalan Jokowi sebagai Panglima Pemberantasan Korupsi

Menurut Jokowi, apabila tiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, tindak pidana korupsi menjadi pangkal dari permasalahan yang lain.

“Korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja, korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok,” ucapnya.

Di samping itu, Jokowi menuturkan survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai baik dan yang menilai buruk upaya pemberantasan korupsi saat ini dalam proporsi yang seimbang.

“Yang menilai sangat baik dan baik sebanyak 32,8% yang menilai sedang 28,6%, serta yang menilai buruk dan sangat buruk sebanyak 34,3%,” katanya.

Tak hanya itu, Jokowi menambahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tangga di Asia Tenggara, ranking indeks persepsi korupsi kita di tahun 2020 juga masih perlu kita perbaiki lagi.

“Singapura ini rangking ke-3, Brunei Darussalam ranking 35, ini di Asia bukan Tenggara Asia, ini dari 180 negara. Singapura sekali lagi rangking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di rangking 102,” ucap Jokowi.

Baca Juga: Jokowi: Penindakan Kasus Korupsi Jangan Hanya Menyasar pada Peristiwa Hukum yang Membuat Heboh

“Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama,” tambahnya.

Meski demikian, Jokowi menuturkan masih ada perkembangan yang menggembirakan, sebagaimana ini data BPS mengenai indeks perilaku anti korupsi di masyarakat yang terus naik dan membaik.

Tahun 2019 berada di angka 3,7, tahun 2020 di angka 3,84, tahun 2021 di angka 3,88. Artinya semakin tahun semakin membaik.

“Melihat fakta-fakta tersebut diperlukan cara-cara baru yang lebih extra-ordinary, metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan,” katanya.