YLBHI Sentil Jokowi soal Polri Jaga Investasi: Jangan Bela Investor, lalu Gebuk Masyarakat

Menurut Isnur, demokrasi Indonesia sedang terancam karena kebebasan berpendapat masyarakat kerap menemui pembungkaman.

“Aktor di lapangan yang terlibat banyak dugaan pelanggaran kebebasan ekspresi adalah kepolisian. Orang demonstrasi, membuat mural, mengkritik kepolisian itu banyak dipanggil, ditangkap, dan lain-lain,” jelas Isnur.

Baca Juga: Reaksi Mabes Polri Usai Ditegur Keras Jokowi karena Sering Sowan ke Ormas Pembuat Keributan

Indeks Kebebasan Berpendapat Menurun

Seperti diketahui, Jokowi menyinggung soal menurunnya kebebasan berpendapat dalam Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (3/12/2021).

Laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6.3, turun dari sebelumnya 6.48.

Skor tersebut merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam 14 tahun terakhir. Karena itu, Indonesia kemudian dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.

"Contoh kecil-kecil saja, mural dihapus. Saya cek di lapangan, nyatanya dihapus,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.

"Karena ini persepsi lagi, dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi. Sedikit-sedikit ditangkap, oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis, persuasif, dan dialog," imbuh Jokowi.

Karena itulah, Presiden Jokowi meminta kepada aparat agar membedakan antara kritik yang membangun dan kritik yang mengganggu ketertiban masyarakat.

“Hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi di balik Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif," katanya.

Baca Juga: Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar, PDIP Ingatkan Polri Tidak Boleh Tunduk