Soal Reuni 212, Akademisi Ingatkan agar Masyarakat Kritis Terkait Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Akademisi dari UIN Raden Mas Said Surakarta Zakky Zulhazmi mengajak masyarakat untuk tetap kritis di tengah gaung reuni gerakan 212 yang dilakukan hari ini, 2 Desember 2021.

Alasannya, kata Zakky, gerakan ini dekat dan berkaitan dengan politik praktis. Efeknya, bisa jadi pembelahan yang sudah terjadi di masyarakat bisa timbul lagi. 

“Tidak dimungkiri gerakan 212 berkaitan dengan politik praktis. Maka, dampaknya terjadi pembelahan di masyarakat, antara yang menolak dan mendukung (gerakan itu kerap dianggap tidak islam-red)” papar Zakky kepada KOMPAS TV via Whatsapp, Rabu malam (1/12/2021).

Baca Juga: Sejarah Reuni 212: dari Tuntutan Penjarakan Ahok, Bebaskan Rizieq Shihab hingga Usul Jadi Parpol

Penulis buku Propaganda Islam Radikal di Media Siber itu lantas menjelaskan, pada dasarnya masih banyak yang bisa dilakukan sebagai bagian dari ‘agenda umat islam’.  

“Saya kira ada agenda umat Islam yang jauh lebih penting dari sekadar berkumpul dan mengerahkan massa. Mendorong politik yang beradab, bebas ujaran kebencian dan hoaks misalnya,” tambah pria yang juga dosen itu.  

Ia lantas menjelaskan, ketika umat Islam menjadi gerakan, harusnya bisa lebih besar lagi, apalagi sebagai gerakan moral untuk menuntut dengan pemerintahan yang bersih.

Hal itu, menurutnya, lebih penting bagi gerakan mengatasnamakan Islam.

“Itu jauh lebih penting. Atau turut memastikan pemerintahan bersih dan transparan. Itu lebih mendesak. Sayang sekali kalau jumlah umat Islam yang besar hanya jadi kekuatan kuantitatif belaka,” tambahnya. 

Adapun Reuni 212 dikabarkan akan dilaksanakan di Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, seperti diberitakan KOMPAS TV, sejatinya reuni 212 akan digelar di Majelis Az-Zikra, Sentul, tapi batal karena keluarga pesantren masih berduka atas wafatnya pengasuh pesantren, Ameer Az-zikra, putra almarhum Ustaz Arifin Ilham pendiri Majelis Az-Zikra. 

Baca Juga: Peneliti Jelaskan Sulitnya Gerakan PA 212 Jadi Parpol, Terkait Dana dan Elit Partai Politik