JAKARTA, KOMPAS.TV - Meski tengah berada dalam sorotan publik setelah seorang mantan anggotanya diduga terlibat terorisme, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan komitmennya untuk terus bersama pemerintah menjadi juru damai di dunia internasional.
Hal itu dinyatakan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto. Menurutya, MUI akan meneguhkan politik bebas aktif dan tampil sebagai juru damai (peacemaker) dalam menyelesaikan serta mencari solusi terhadap berbagai konflik di seluruh dunia.
"Misalnya terkait konflik Israel-Palestina, MUI melaksanakan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar secara global untuk menegakkan Islam sebagai ajaran yang Ya'lu walaa Yu'la Alaihi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat secara internasional," ujarnya sebagaimana dikutip KOMPAS TV dari Antara, Jumat (26/11).
Baca Juga: Cerita Kolega Komite Fatwa MUI tentang Terduga Teroris Ahmad Zain An-Najah: Kenapa Jamaah Islamiyah?
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga mengatakan, MUI menyadari bahwa masalah-masalah yang dihadapi masyarakat internasional, terutama dunia Islam, semakin kompleks.
Masalah tersebut, kata dia, tidak hanya hadir dari faktor internal saja, eksternal pun turut mempengaruhi stabilitas politik.
“Ketidakadilan global secara politik dan ekonomi, mempengaruhi tatanan dunia. Sejumlah negara yang berpenduduk Muslim, baik mayoritas maupun minoritas, merasakan dampak dari ketidakadilan ini. Dominasi neoliberalisme dan neokapitalisme melahirkan kesenjangan ekonomi,” tambahnya.
Lantas, ia pun menjelaskan tentang hak veto Amerika Serikat yang juga berpengaruh. Hal ini, menurutnya, menjadi sumber masalah sehingga nasib bangsa Palestina hari ini semakin berat.
"Penyerangan Masjidil Aqsa di akhir bulan Ramadhan yang lalu adalah bukti yang tak terbantahkan dan telah menimbulkan korban serta kerusakan yang sangat serius di pihak Palestina," kata dia.
Baca Juga: Cerita soal Terduga Teroris Ahmad Zain An Najah, Pernah Jadi Polisi Syariah waktu Kuliah di Mesir
Menurut Sudarnoto, MUI melalui berbagai forum seminar internasional mendorong dilakukannya proses demokratisasi di internal PBB dengan meninjau ulang dan membatasi hak veto.
Dorongan itu diperlukan dalam rangka memudahkan upaya memperkokoh perdamaian dan keadilan global.
MUI juga mengapresiasi dan akan terus bersama Pemerintah Indonesia yang selalu menunjukkan kegigihannya melalui berbagai forum dunia dan berbagai aksi membela Palestina. MUI memandang perlawanan terhadap Israel perlu terus dilakukan.
"Perjuangan melawan Israel lewat diplomatik yakni mendesak agar Israel dikeluarkan dari keanggotaannya di PBB. Mendorong masyarakat dan aktivis untuk terus mengecam dan menghentikan Israel serta jika perlu menyeretnya ke pengadilan internasional," kata dia.
Baca Juga: MUI: Tidak Ada Kriminalisasi Ulama dalam Penangkapan Terduga Teroris oleh Densus 88
Di satu sisi, kata dia, MUI meminta pemerintah agar tetap tak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
"Bekerja sama dengan Israel sama artinya menodai amanah UUD 1945," jelasnya.
Sementara itu, MUI mendapatkan sorotan publik usai tertangkapnya anggota Komite Fatwa MUI, Ahmad Zain An-Najah, karena diduga terlibat terorisme.
MUI sudah membuat keputusan untuk memecat anggotanya tersebut dan menegaskan bahwa MUI sebagai lembaga tidak terkait dengan terorisme, bahkan mendukung pemerintah terkait hal ini.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.