Pengamat: Lembaga Keagamaan Tidak Boleh Genit dalam Urusan Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV- Lembaga-lembaga keagamaan tidak boleh sedikit pun genit atau cawe-cawe dalam urusan politik. Termasuk mencontohkan pemimpin yang patut didukung maupun ditolak.

Sebab saat ini Indonesia berada dalam fenomena muslim tanpa Masjid. Jadi, orang itu belajar agama bukan dari masjid dan pesantren, tapi mereka belajar agama melalui media sosial.

Demikian Analis Politik Adi Prayitno dalam keterangannya di Sapa Indonesia Pagi, KompasTV Selasa (23/11/2021).

“Jangan! Sekalipun itu hanya kasuistik, karena orang gampang memvonis, efeknya apa? Setiap konten yang dikeluarkan oleh elit agama, organisasi agama tertentu itu nggak bakal dibaca sekarang,” ujar Adi Prayitno.

Adi Prayitno mengatakan, saat ini preferensi orang dalam menyikapi informasi adalah like or dislike.

“Ini MUI jenis cebong apa jenis kampret sudah begitu preferensi orang,” ucap Adi.

Baca Juga: MUI DKI Jakarta: Kami Tidak Mendukung Salah Satu Tokoh

“Karena sudah terindikasi terafiliasi misalnya ke Anies, sehebat apapun kontennya, sifatnya Tarikh, bisa Fiqih atau pun misalnya tentang kisah-kisah inspirasi, publik yang lain yang tidak suka Anies tidak akan baca itu.”

Atas dasar itu, Adi pun menegaskan kepada MUI Jakarta atau pun organisasi keagamaan lainnya untuk menjaga independensi, netralitas, dan tentu profesionalitas sebagai penjaga gawang akhlakul karimah di Jakarta.

“Ya memang harus menghilangkan kesan-kesan dan anasir-anasir dekat dengan salah satu penguasa pejabat tertentu. Sehingga semua kontennya itu diterima oleh semua kalangan, selama ini yang anti atau pun pro terhadap Anies,” ujarnya.

Dengan begitu, informasi yang disampaikan oleh organisasi islam atau pun keagamaan lain bisa masuk ke relung hati orang sebagai preferensi yang betul-betul Kaffah.

“Tujuannya supaya masyarakat itu cerdas dan tidak tergampang oleh berita berita hoaks,” ucap Adi.

Sebelumnya ramai diperbincangkan soal MUI DKI Jakarta yang disebut-sebut akan membuat Cyber Army untuk Gubernur Anies Baswedan.

Kabar itu mendapat sorotan dan kritik dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim.

Menurutnya, pembentukan cyber army oleh MUI DKI untuk Anies Baswedan baginya hal yang berlebihan. Luqman pun menuding, cyber army akan menjadi tunggangan politik bagi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Baca Juga: MUI DKI Jawab Tudingan soal Cyber Army untuk Anies: Enggak Ngerti Dapur MUI, Jangan Asal Ngomong

“Pembentukan cyber army oleh MUI DKI menurut saya merupakan tindakan yang berlebihan, tidak proporsional,” ujar Luqman Hakim.

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta KH Munahar Muchtar membantah bantah dana hibah yang diberikan Pemprov kepada MUI untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Jadi orang kalau tidak mengerti urusan MUI, enggak mengerti dapur MUI, jangan suka ngomong dulu. Tanya dulu, baru ngomong,” kata Munahar.