3 Alasan Bansos Kerap Salah Sasaran, Menurut Analisis Pakar UGM

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Mentalitas miskin menjadi salah satu alasan bantuan sosial (bansos) kerap salah sasaran.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Hempri Suyatna, saat mengupas alasan bansos sering salah sasaran.

“Salah satunya mentalitas miskin masyarakat,” ujarnya, Senin (22/11/2021).

Ia mencontohkan, fenomena ribuan aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi menerima berbagai jenis bansos yang bukan menjadi haknya.

Menurut Hempri, jika mereka sadar itu bukan mereka, seharusnya segera dikembalikan,

“Bentuk-bentuk mentalitas miskin ini yang harus dibenahi agar program bansos tepat sasaran,” ucapnya.

Baca Juga: Penyelewengan Dana PKH Warga | Bansos Harapan, Bansos Salah Sasaran - BERKAS KOMPAS (Bag3)

Idealnya, bansos diberikan untuk mengatasi berbagai risiko sosial baik dari aspek rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, program bansos ini diperuntukkan untuk masyarakat rentan dan masyarakat terdampak bencana.

Selain persoalan mentalitas, Hempri berpendapat terdapat dua faktor lain yang mengakibatkan penyaluran bansos salah sasaran.

Faktor pertama, verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak berjalan dengan baik sehingga banyak warga mampu masih terdata. Pembaruan data di tingkat pemerintah daerah atau desa juga tidak berjalan dengan baik.

Faktor kedua, ada konflik regulasi dan minim sinkronisasi antara pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten, dan sebagainya, dalam penyaluran bansos.

“Integrasi di antara program bansos yang satu dengan program yang lain kurang efektif,” tuturnya.

Baca Juga: Penerima Bansos Salah Sasaran | Bansos Harapan, Bansos Salah Sasaran - BERKAS KOMPAS (Bag2)

Ia merekomendasikan sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai polemik yang kerap muncul dalam pengelolaan dan penyaluran bansos, yaitu perbaikan manajemen data dan optimalisasi satu data nasional, serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, atau integrasi program-program bansos.