MUI Jakarta Bentuk Tim Siber untuk Bela Anies dari Buzzer, Pengamat: Seperti Politik Balas Budi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebut bahwa tim siber bentukan MUI DKI Jakarta untuk melindungi ulama dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dari serangan buzzer, sarat dengan kepentingan politik. 

Terlebih soal adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 berupa dana hibah sebesar Rp10 miliar untuk MUI Jakarta. 

"Iya itu menurut saya lebih banyak ke political interest ya, politik kepentingan ya. Sebenernya seperti politik balas budi," kata Trubus saat dihubungi melalui telepon, Senin (22/11/2021). 

Menurut Trubus, pembentukan tim siber ini hanya gagasan dari segelintir oknum atau kelompok di dalam MUI Jakarta. 

"Iya, karena di MUI kan ada kelompok-kelompok yang punya gagasan seperti itu, memang sebenarnya tidak ada urgensinya juga. Itu akan menimbulkan masalah baru," katanya. 

Baca Juga: Alasan MUI Bentuk Cyber Army: Lindungi Ulama dan Anies dari Buzzer?

Kelompok ini, katanya, memiliki kedekatan secara politik dengan Gubernur Anies. 

"Tapi sebenarnya tidak boleh, menggunakan atas nama MUI, tidak boleh mengatasnamakan. Tidak boleh menyeret MUI untuk mendukung kepetingan politiknya Pak Anies," katanya. 

Menurutnya pembentuk tim siber ini juga tidak sesuai dan berkaitan dengan tugas pokok MUI yakni membina umat. 

"Tidak ada kaitannya dengan tugas MUI, tugas pokok MUI kan membina umat, kalau terkait dengan hal-hal seperti itu, tidak," ujarnya tegas. 

Baca Juga: Sederet Kontroversi Cyber Army MUI DKI Bela Anies: Potensi Politis Partisan hingga Dugaan Dana Hibah

Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI KH Munahar Muchtar, sudah membantah mengenai penggunaan dana hibah untuk pembentukan tim siber.

Muhar menjelaskan, anggaran itu tidak digunakan untuk mendanai pasukan siber, tapi untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.

"Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan," ujarnya.

Menurut Munahar, orang yang menghubungkan pembentukan tim siber dengan dana hibah tak paham tentang MUI dan tak mengerti soal tugas MUI.