Sederet Kontroversi Cyber Army MUI DKI Bela Anies: Potensi Politis Partisan hingga Dugaan Dana Hibah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kontroversi mengiringi pembentukan Cyber Army yang dibikin MUI DKI bela Anies Baswedan jika terjadi serangan buzzer. Mulai soal dugaaan dana hibah hingga potensi politis dan partisan pembentukan cyber Army ini.

Dalam situs resmi MUI, Ketua Umum MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar menjelaskan, MUI DKI bisa membela dan membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat ibu kota.

Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, Infokom mengangkat keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional.

“Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita- berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Munahar dalam sebuah acara yang digelar Infokum MUI DKI.

Baca Juga: Pengamat Jelaskan 3 Poin Krusial Terkait Cyber Army Bikinan MUI DKI untuk Bela Anies dan Ulama

Berikut ini beberapa deret kontroversi Cyber Army MUI DKI Bela Anies

Dugaan Dana Hibah untuk Cyber Army

Terkait dugaan dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta yang dikaitkan dengan pembentukan pasukan Cyber Army MUI DKI Jakarta, Ketum MUI DKI Munahar menjelaskan, anggaran itu tidak digunakan untuk mendanai pasukan siber, tapi untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.

"Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan," ujarnya.

Menurut Munahar, orang yang menghubungkan pembentukan tim siber dengan dana hibah tak paham tentang MUI dan tak mengerti soal tugas  MUI.

Baca Juga: Ketua MUI Jakarta Bantah Pembentukan Cyber Army Terkait Dana Hibah Pemprov DKI

Potensi Politis dan Partisan

Pengamat politik Islam dari The Political Literacy, Muhammad Hanifuddin menilai keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim Siber untuk membantu ulama dan membela Anies Baswedan dari serangan buzzer atau sejenisnya perlu diapresiasi.

Apalagi, tidak hanya Anies, tapi juga membela ulama dari serangan digital.  Meskipun begitu, ada potensi disalahpahami bahkan akan jadi masalah jika nantinya cyber Army ini justru jadi terkesan politis dan partisan.

“Jadi masalah kalau tim siber MUI partisan dan politis,” kata Hanif kepada KOMPAS.TV lewat pesan daring, Sabtu (20/11).

Hanif lantas meminta agar MUI menjelaskan kepada publik agar semuanya jelas. Ini sebagai upaya bijak MUI DKI sebagai Lembaga agama tidak terkesan politis.

"Menyajikan fakta kelebihan dan kekurangan pemerintah secara berimbang. Menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi munkar," tambahnya.

Protes dari DPRD

Cyber Army bikinan MUI DKI juga diprotes Anggota DPRD.  Hal ini diungkap oleh anggota DPRD DKI Fraksi PSI Idris Ahmad dalam pernyataannya kepada jurnalis KompasTV Glenys Octania, Sabtu (20/11/2021).

"Rencana pembentukan cyber army oleh MUI DKI kami rasa itu bukan tindakan yang tepat,”paparnya.

MUI DKI sebagai salah satu penerima hibah dari Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan hal ini dengan tepat.

“Seharusnya fokus pada upaya pembinaan, pendidikan mental dan spiritual di tengah-tengah masyarakat," tambahnya.