31.000 ASN Terima Bansos, Ada Kesalahan Dalam Proses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

KOMPAS.TV - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, ada puluhan ribu ASN di seluruh Indonesia yang terindikasi masih menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Profesinya mulai dari dosen hingga tenaga kesehatan.

Kementerian Sosial melakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi sumber data penerima bantuan sosial atau Bansos.

Dalam proses verifikasi itu, Kemensos menemukan ada 31.000 Aparatur Sipil Negara atau ASN di 34 provinsi yang menerima bansos dari pemerintah, seperti bantuan pangan non pemerintah dan program Keluarga Harapan.

Risma menambahkan, profesi ASN yang masuk dalam data itu mulai  dari dosen, pegawai di Instansi Pemerintah, hingga tenaga kesehatan.

Ada juga ASN yang memiliki rumah besar di tengah kota.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy meminta ASN mengembalikan bansos yang diterima.

Muhadjir mengakui, ada kesalahan dalam proses data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, untuk itu pemerintah akan melakukan perbaikan data.

Baca Juga: Risma Ungkap 31 Ribu ASN Terima Bansos, HNW: Harusnya Itu Tugas Kemensos Cegah

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengkritisi temuan ini. 

Ia meminta mensos untuk lebih focus dan berusaha memecahkan masalah yang selalu berulang setiap kali diadakan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

"Menemukan masalah bansos itu tugasnya BPKP, BPK, dan Lembaga Pengawas lainnya. Tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang-ulang. Kata Hidayat  Nur Wahid, seperti kami kutip dari kompas.com.

Pemerintah menyebut target penerima bansos dalam  program Keluarga Harapan pada tahun 2021 ini mencapai 10 juta keluarga penerima harapan.

Sedangkan untuk bantuan pangan non tunai disalurkan pada 18,8 juta penerima manfaat.

Pemerintah harus segera memperbaiki Data Penerima Bantuan Sosial, sehingga penyalurannya bisa tepat sasaran kepada keluarga yang terdampak pandemi covid-19.

Baca Juga: Risma Minta Pemda Verifikasi ASN Dapat Bansos, Pemkot Jakpus Tuding Balik