3 Sorotan Fraksi PDIP DPRD DKI Soal Kinerja Anies yang Belum Terealisasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto atau dikenal dengan nama Tina Toon, menyoroti kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belum terealisasi. 

Mulai dari pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) atau intermediate treatment facility (ITF), rusun hingga normalisasi sungai.

Menurut Tina Toon, selama empat tahun memimpin DKI Jakarta, pembangunan FPSA belum berjalan. 

Padahal diprediksi tahun 2022, Jakarta sudah memasuki bahaya krisis sampah karena Tempat Pembangunan Sampah Terpadu (TSPT) Bantargebang sudah mencapai kapasitas maksimal.

Baca Juga: Anies Dinilai Lambat dalam Normalisasi Sungai Ciliwung, hingga Dibandingkan dengan Era Ahok

Tina toon juga menilai tidak ada keseriusan Pemprov DKI untuk mengatasi sampah di Ibu Kota. 

Hal ini terlihat dari tidak adanya prioritas anggaran untuk membangun FPSA.

Pemprov DKI, sambung Tina Toon, malah melakukan pinjaman ke perusahaan pembiayaan infrastruktur plat merah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) terkait pembangunan fasilitas pengolahan sampah melalui PT Jakpro. 

"Kami melihat sebaiknya pemerintah provinsi mengkaji ulang pinjaman ini dan mengalokasikannya dari sumber pendanaan APBD tahun 2022," ujar Tina Toon saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/11/2021), dikutip dari Kompas.com.

Fraksi PDIP juga menyoroti pembangunan rumah susun yang belum mencapai target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 2017-2022.

Baca Juga: Wagub DKI Sebut Akan Segera Merelokasi Warga Terdampak Normalisasi Sungai ke Rusun Pasar Rumput

Tina Toon menilai dalam RPJMD tahun 2017-2022, Gubernur DKI Jakarta mencanangkan akan membangun 250.000 unit hunian bagi warga DKI. 

Pemprov DKI baru membangun rumah susun di Cakung Barat, Jalan Tongkol, Kelapa Gading, Padat Karya Jakarta Utara, PIK II, dan Pulo Jahe. 

Itu pun, sambung Tina Toon, tidak ideal seperti yang ditargetkan RPJMD DKI, dan sudah menghabiskan anggaran senilai Rp150 miliar pada 2022.

"Di sisa masa jabatan ini, kami mengimbau kepada Gubernur Anies Baswedan untuk segera mengoptimalkan rumah-rumah susun yang sudah selesai namun masih belum ada penghuninya, terutama yang dibangun oleh pemerintah pusat, sehingga bisa segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan," ucap Agustina.

Baca Juga: Pengamat: Daripada Bangun Sumur Resapan Lebih Baik Anggarannya Buat Rehabilitasi Saluran Air

Sorotan lain dalam pandangan fraksi PDIP yakni terkait penanganan banjir, seperti normalisasi sungai.

Tina Toon menjelaskan DPRD DKI telah menyetujui anggaran senilai Rp1,2 triliun untuk program normalisasi dan restorasi sungai. Namun program tersebut tidak berjalan secara maksimal. 

Bahkan Pemprov malah membuat program sumur resapan yang dinilai tidak efektif dalam penanggulangan banjir di Jakarta.  

Fraksi PDIP merekomendasikan agar program sumur resapan dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk program normalisasi sungai.

Baca Juga: Anies Diadukan ke Ombudsman oleh Warga Korban Penggusuran Rusun Petamburan

"Walaupun terlambat karena selama empat tahun terakhir, Pemerintah Provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi dan restorasi sungai. Kami mendorong agar ini dilaksanakan," ujar Agustina.