Lampu Hijau Jokowi untuk Kampanye Para Menteri: Diminta Mundur dan Bergerak Diam-diam

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Jokowi mempersilakan para pembantunya untuk bergerak dalam meningkatkan elektabilitas masing-masing.  Hal itu disampaikan Sekjen Parta Gerindra Ahmad Muzani, di Gedung DPR, Senin (8/11/2021).  

"Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas," kata Muzani.

Rekan Muzani, Sufmi Dasco Ahmad yang juga Wakil Ketua DPR mempertegas pernyataan tersebut. Menurut Dasco, tidak ada aturan yang dilanggar para menteri Kabinet Indonesia Maju yang rajin bersosialisasi dengan masyarakat alias melakukan kampanye.

Dasco mengatakan, selama tugas pokok di kabinet masih dilaksanakan dengan baik, maka sosialisasi tidak masalah dilakukan.

"Sampai sejauh ini kita lihat yang dilakukan menteri-menteri itu dalam tahap wajar dan masih on the track melakukan tugas-tugasnya," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Ketua Harian Gerindra ini mengatakan, sejauh pengamatannya, tidak ada menteri yang kinerjanya menurun karena masuk dalam bursa calon presiden 2024.

"Bagi khusus menteri-menteri saya pikir sampai dengan saat ini dalam hal tahap wajar dan belum ganggu kinerja menteri-menteri tersebut," ujarnya.

Baca Juga: Sampaikan Pesan Bung Karno, Jokowi: Warisi Apinya, Jangan Abunya

Namun, tidak semua sepakat dengan urusan sosialisasi dan meningkatkan elektabilitas ini. Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA Indonesia) Ray Rangkuti dalam keterangannya kepada KOMPAS.TV, Rabu (10/11/2021) menolak para menteri yang sudah melakukan kampanye.

“Presiden dengan kabinetnya tetap fokus pada kerja-kerja menuntaskan janji kampanye,” ujar Ray Rangkuti.

Selain itu, ia juga berharap Jokowi tidak memberikan izin kepada menteri-menterinya untuk melakukan kampanye politik menaikkan popularitas atau elektabilitas menuju 2024.

“Sebab Presiden akan semakin sulit melakukan kontrol terhadap aktivitas anggota kabinet sekaligus anggota koalisinya,” kata Ray.

Bahkan, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyarankan para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengurusi bidang ekonomi untuk fokus pada pekerjaan. Jika mau kampanye dipersilakan mundur.  

"Sejak dilantik menjadi menteri, yang bersangkutan bersumpah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu presiden. Presiden berjanji kepada rakyat untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Maka tugas menteri sebagai pembantu presiden tidaklah mudah, apalagi menteri-menteri bidang ekonomi. Saat ini bangsa kita masih didera pandemi COVID-19 meskipun telah menunjukkan flattening the curve, akan tetapi pemulihan ekonomi akibat pandemi tidak serta-merta langsung pulih," kata Said yang juga ketua Badan Anggaran.

Baca Juga: Istana Jawab Isu Reshuffle Menteri Jokowi, Nadiem Kena Reshuffle?

Kenyataanya, sudah ada menteri-menteri yang bergerak meski belum terang-terangan. Said memberi contoh, ada menteri yang memajang foto dirinya di ATM.

"Misalnya saja saya menemukan konflik kepentingan, seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM bank Himbara, saya kira ini tidak elok. Sudah sepantasnya bila yang dipasang di layar ATM adalah Presiden Joko Widodo, bukan dirinya. Sebab, dia hanya pembantu presiden. Ini sekadar contoh kecil konflik kepentingan itu," kata Said.

Meski tidak menyebut nama, namun hal itu merujuk pada Menteri BUMN Erick Thohir yang fotonya terpampang di mesin ATM. Meski dalam ukuran kecil, namun foto Erick terlihat jelas.

Pemerintahan Jokowi diisi oleh ketua umum dan kader Partai Politik. Ada tiga ketua umum yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Gerindra), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Golkar) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (PPP).