PDIP Minta Menteri yang Mukanya Mejeng di ATM Bank Himbara Mundur agar Fokus ke Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut, dirinya menemukan  menteri di Kabinet Indonesia Maju yang sudah mulai fokus untuk persiapan menyongsong agenda Pilpres 2024 mendatang.

Salah satu contohnya ialah muncul muka seorang pembantu presiden di seluruh ATM Bank Himbara. Namun, ia tak ingin menjelaskan secara detail ihwal siapa sosok menteri tersebut. 

Baca Juga: PKS Kritik Cara Erick Thohir Promosi Jelang Pilpres 2024 dengan Mejeng di ATM Bank Himbara

"Saya menemukan konflik kepentingan, seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM bank Himbara, saya kira ini tidak elok."

"Sudah sepantasnya bila yang dipasang di layar ATM adalah Presiden Joko Widodo, bukan dirinya. Sebab, dia hanya pembantu presiden. Ini sekadar contoh kecil konflik kepentingan itu," kata Said kepada Kompas TV, Rabu (10/11/2021).

Menurut dia, sejak dilantik menjadi menteri, yang bersangkutan bersumpah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu presiden.

"Presiden berjanji kepada rakyat untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Maka tugas menteri sebagai pembantu presiden tidaklah mudah, apalagi menteri-menteri bidang ekonomi," ujarnya. 

Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengimbau agar para menteri dan khususnya yang bekerja di sektor ekonomi agar fokus pemulihan ekonomi dahulu setelah Indonesia dilanda krisis akibat adanya pandemi Covid-19. 

"Saat ini bangsa kita masih didera pandemi Covid-19 meskipun telah menunjukkan flattening the curve, akan tetapi pemulihan ekonomi akibat pandemi tidak serta-merta langsung pulih," katanya.

Baca Juga: Polisi Tangkap 2 Pencuri Modus Ganjal ATM, Awalnya Pelaku Terpergok Anggota TNI

Ia menilai agenda pemulihan ekonomi nasional menyangkut hajat hidup rakyat banyak. 

"Saya kira akan lebih gentle bila para menteri, khususnya pada bidang ekonomi, lebih baik mundur dan mengurusi pencapresannya daripada mengurusi tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri, sekaligus memanfaatkan posisinya sebagai menteri ekonomi untuk masuk dalam bursa pencapresan," kata dia. 

Ia mengatakan, apabila menteri yang sudah fokus dalam persiapan pesta demokrasi lima tahunan nanti, maka kinerjanya sudah hampir dipastikan akan menurun. 

"Risikonya pilihan program dan kebijakan untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo akan ternomorduakan atau setidaknya rawan digunakan untuk kepentingan dia dalam pencapresan. Tentu ini sangat tidak elok dan, bila hal ini terjadi, sebaiknya Presiden segera mengganti menteri yang bersangkutan," katanya.