Dear Debitur dan Obligor BLBI, Mahfud MD: Sudah 22 Tahun, Enggak Ada Nego dan Selesaikan Sekarang!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak ingin bernegosiasi dengan debitur dan obligor dalam kasus BLBI.

Atas dasar itu, Mahfud MD pun menegaskan kepada debitur dan obligor dalam kasus BLBI untuk segera melunasi utangnya.

“Ini sudah 22 tahun kan tidak boleh begitu lagi, mari kita selesaikan sekarang. Enggak ada nego-nego lagi, datang saja ke kantor jelaskan. Kalau punya bukti sudah lunas dan itu sah, ya kita nyatakan lunas,” tegas Mahfud, Jumat (5/11/2021).

“Tapi kalau belum dan jaminan masih ada di kita, jangan coba-coba jual dan disewakan, dialihkan ke pihak lain, itu tidak boleh, tidak ada nego-nego, masa nego terus 22 tahun.”

Terkait sita aset dari debitur dan obligor BLBI, Mahfud MD mengungkapkan pemerintah telah melakukan penyitaan tanah seluas 124 hektare yang dijaminkan Tommy Soeharto ke negara hari ini.  

Baca Juga: Dikawal Aparat, Satgas BLBI Sita 124 Hektare Lahan Tommy Soeharto di Karawang

Pemerintah melakukan proses penyitaan dengan mengerahkan aparat keamanan gabungan dari Polres Karawang, Brimob, Kodim 0604 Karawang dan Satpol PP setempat.

“Ya betul jadi hari ini satgas mengirim tim dan aparat keamanan untuk menyita aset jaminan penanggung utang dari PT Timur Putra Nasional, itu tanah seluas 124 hektare yang dulu dijaminkan Tommy Soeharto untuk negara,” ujarnya.

“Tapi ternyata itu masih disewakan dan penyewanya ke PT itu juga.”

Terkait hal tersebut, Mahfud pun memastikan pemerintah tidak hanya akan menyita aset seluas 124 hektare di Kabupaten Karawang dari Tommy Soeharto.

Pemerintah, tegasnya, juga akan segera melakukan balik nama atas lahan 124 hektare di Karawang atas nama negara.

“Kita sita dan segera dibaliknamakan atas nama negara dan kita ada dokumennya,” ujarnya.

Baca Juga: Aset Tommy Soeharto Senilai Rp600 Miliar akan Disita, Satgas BLBI Dikawal Ratusan Aparat

Merespons adanya kabar obligor dan debitur BLBI kerap melakukan negosiasi kepada pemerintah untuk lolos dari tanggung jawab, Mahfud MD membenarkan sekaligus mempertanyakan dalam sebuah rapat kenapa obligor dan debitur BLBI tidak menyelesaikan tanggung jawab .

“Lalu ada catatan setiap ganti pejabat, setiap ganti menteri, setiap ganti dirjen itu selalu ada upaya dari obligor debitur tuh nego ke pemerintah, mengaku tidak punya utang lah, ingin hitung kembali sehingga tertunda tunda sampai saat ini,” jelasnya.