Direktur Eksekutif Lokataru Tuding Kebijakan Wajib Tes PCR Untungkan Pihak Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.TV – Direktur Eksekutif Lokataru/Koalisi Masyarakat Sipil Iwan Nurdin menuding kebijakan yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat, menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Pernyataan Iwan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas penjelasan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo yang menyebut bahwa kebijakan wajib PCR disebabkan adanya 19,9 juta masyarakat yang berniat bepergian menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

“Apa yang dikatakan oleh Mas Abraham tadi menandakan bahwa ketika ada tren besar masyarakat hendak bepergian, travelling ketika menjelang Natal dan Tahun Baru, justru kebijakannya adalah membuat PCR. Sehingga muatan yang besar, motif yang besar dari masyarakat untuk bepergian itu ditangkap menjadi satu kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam bisnis PCR,” kata Iwan dalam Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Selasa (2/11/2021).

Baca Juga: Begini Penjelasan Istana Soal Harga PCR dari Rp900 Ribu Turun ke Rp275 Ribu

Sebab, menurut Iwan, sejumlah kajian memperlihatkan bahwa moda pesawat terbang adalah tempat yang justru aman (dari potensi penyebaran Covid-19).

Sehingga seharusnya syarat perjalanan bisa diturunkan cukup dengan tes antigen, terlebih efektivitasnya sama tinggi dengan PCR.

Saat pembawa acara, Aiman, menanyakan tanggapan Iwan tentang etis atau tidak etiskah jika perusahaan PCR dimiliki oleh menteri atau afiliasi menteri, Iwan menyebut hal itu sesungguhnya adalah logika terbalik.

Karena saat masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi, dan mereka hendak bepergian, justru dibuat satu kebijakan yang menguntungkan para pengusaha.

“Bayangkan Rp10 triliun dalam satu tahun, ternyata difasilitasi lebih luas lagi untuk meraih keuntungan. Saya kira jalan keluarnya adalah pelibatan publik dalam soal audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) tadi, kemudian apa yang diinginkan masyarakat dalam proses pengendalian, pencegahan, dan penyebaran Covid-19,” tutur Iwan.

Transparansi

Sementara untuk menjawab pertanyaan yang sama, Abraham menyebut soal transparansi kebijakan tersebut.

“Pertama, saya jawab terkait transparansinya. Jadi sekali lagi untuk menjaga integritas harga dari PCR, pemerintah menggunakan auditor dari BPKP,” ucap Abraham.