JK Bantah Hasto soal Pemerintahan SBY Banyak Rapat dan Lamban Ambil Keputusan

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlalu banyak rapat dan lamban ambil keputusan. 

"Tanpa bermaksud membandingkan antara Pak SBY dan Pak Jokowi, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama. Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas," kata Jusuf Kalla dalam keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126%, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan pencairan Bantuan Langsung Tunai atau BLT.

Baca Juga: Sekjen PDIP Rogoh Kocek Beasiswa Untuk Kajian Kinerja Jokowi Versus SBY
 
"Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG diputuskan dalam sidang kabinet tahun 2006 sehingga defisit APBN terjaga dengan aman," ujarnya. 

Selain itu, keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas disetujui di kabinet dan banyak lagi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.
 
Kemudian, rapat-rapat yang menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008 dan 2009 tanpa efek besar di bawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
 
"Keputusan penting juga dicapai pada era SBY dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh yang juga disetujui melalui sidang kabinet."
 
"Dan banyak lagi keputusan-keputusan yang tentunya diputuskan dalam sidang kabinet baik rapat terbatas ataupun paripurna. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai," katanya. 

Baca Juga: Jusuf Kalla Tegaskan PMI Netral dalam Pemilu, Hanya Berpihak Pada Kemanusiaan

Selanjutnya saat pemerintahan SBY, langkah-langkah penanganan cepat tsunami Aceh yang merupakan salah satu bencana alam terbesar di dunia, juga menjadi keputusan penting yang diambil pada sidang kabinet. 

"Pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang berhasil rekonstruksi di Aceh pasca tsunami. Demikian pula penanganan bencana alam Jogyakarta dan Padang," katanya.

Era Presiden Jokowi periode pertama dan kedua, kata dia, dirinya menilai banyak kebijakan yang lahir dari agenda rapat terbatas maupun paripurna. 

"Zaman Pak Jokowi periode pertama dan kedua, begitu banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat, baik rapat terbatas ataupun paripurna sehingga dapat berjalan program pembangunan infrastruktur dan mengatasi Covid-19 dengan sangat berhasil," kata dia.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dalam mengatasi pandemi Covid-19. 

Ia menilai, Indonesia beruntung kini dipimpin oleh Presiden Jokowi karena merupakan sosok pemimpin yang cepat dan tepat mengambil keputusan saat negara sedang dilanda badai Covid-19.  

"Pak Jokowi yang turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari Covid-19 dan kemudian mencari solusi menyeluruh dimulai dari refocusing anggaran, kebijakan yang menyeimbangkan antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021). 

Baca Juga: Demokrat ke PDIP: Zaman SBY Rakyat Bisa Hidup Enak, Tidak Seperti Sekarang

Menurut dia, mantan gubernur DKI Jakarta itu mempunyai kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Bahkan, ia menyebut bila dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun lalu amat bertolak belakang dengan kondisi sekarang. 

"Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," ujarnya.