Round-Up: Antigen Jadi Syarat Naik Pesawat di Luar Jawa Bali, Istana Digeruduk Buruh dan Mahasiswa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Berikut sejumlah berita yang menjadi sorotan sepanjang Kamis (28/10/2021) di Kompas TV.

Sorotan pertama, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 menerbitkan aturan baru soal penumpang pesawat di Luar Pulau Jawa dan Bali.

Sebelumnya, penumpang diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR. Namun sekarang, diperbolehkan untuk menggunakan tes Antigen yang durasinya 1x24 jam.

Aturan tersebut beriringan dengan diturunkannya harga tes RT-PCR dari Rp900.000 ke Rp275 ribu di Pulau Jawa dan Bali. Sementara di Luar Pulau Jawa dan Bali diturunkan menjadi Rp300 ribu.

Berita kedua, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan penting persatuan kemajemukan di Hari Sumpah Pemuda.

Melalui akun Instagram pribadinya, Jokowi menekankan kembali bahwa persatuan kemajemukan merupakan modal Indonesia dalam menghadapi tantangan.

Baca Juga: Round-up Berita: Diklat Menwa UNS Makan Korban, KPK Peringatkan Aziz Syamsudin, Kapolres Nunukan

Kemudian sorotan berita ketiga, BEM Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini dengan membawa tuntutan evaluasi kinerja 2 tahun Jokowi-Ma'ruf.

Buruh dan Mahasiswa membawa 13 tuntutan kepada pemerintah, beberapa diantaranya menuntut jaminan perlindungan bagi buruh di berbagai sektor, pengusutan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, pengembalian 58 orang pegawai KPK ke instansi mereka.

Berikut rangkuman berita KOMPAS TV sepanjang Kamis (28/10) kemarin.

1. Penumpang pesawat di Luar Pulau Jawa dan Bali Boleh Gunakan Tes Antigen

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan perubahan aturan syarat hasil negatif tes PCR bagi penumpang pesawat ini berlaku bagi perjalanan antarkabupaten atau antarkota di luar pulau Jawa Bali.

Para pelaku perjalanan transportasi udara antarkabupaten atau antarkota di luar Pulau Jawa Bali kini dapat menggunakan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

"Dalam rangkan penyesuaian kesiapan sarana dan prasarana yang spesifik di tiap daerah, maka pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda tranportasi udara antarkabupaten atau antarkota di luar Pulau Jawa Bali, dapat menggunakan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan," ujar Wiku dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/10/2021).

Cek berita selengkapnya di sini

2. Jokowi Beri Pesan Pentingnya Persatuan Kemajemukan di Hari Sumpah Pemuda

Akun Instagram Presiden Joko Widodo memampang ucapan Selamat Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada Kamis (28/10/2021). 

Seperti diketahui, 93 tahun silam tepatnya pada 28 Oktober 1928 menjadi tonggak sejarah bagi persatuan Indonesia.

Baca Juga: Round-Up Berita: Rachel Vennya Diperiksa Polisi, BEM SI Layangkan 12 Tuntutan, Biaya Umrah Naik

Di Hari Sumpah Pemuda tahun ini, Presiden menekankan kembali bahwa persatuan merupakan modal Indonesia dalam menghadapi tantangan. 

Selain ucapan selamat, dalam akun instagram milik Jokowi, Kamis itu diunggah kartun yang menggambarkan dirinya dan sejumlah pemuda serta pemudi Tanah Air. 

"Sumpah dan tekad yang diucapkan dengan lantang pada 93 tahun lampau oleh pemuda-pemudi Indonesia, masih menggema dengan suara yang sama dan sejalan dengan arus zaman sekarang," tulisan yang tertera dalam akun Instagram Joko Widodo @jokowi.

"Persatuan dalam kemajemukan menjadi modal bagi Indonesia untuk melalui berbagai tantangan." 

Cek berita selengkapnya di sini

3. Buruh dan Mahasiswa Geruduk Istana di Hari Sumpah Pemuda

BEM Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini dengan membawa tuntutan evaluasi kinerja 2 tahun Jokowi-Ma'ruf.

Adapun beberapa tuntutannya seperti mencabut UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya.

Kemudian menuntut jaminan perlindungan bagi buruh di berbagai sektor, pengusutan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, pengembalian 58 orang pegawai KPK ke instansi mereka.

Mereka juga menolak penghapusan upah sektoral dan berlakukan UMK 2022 sebesar 15 persen.

Cek berita selengkapnya di sini

Baca Juga: Round-up Berita: Ganjar-Prabowo Imbang, Kapolsek Pemerkosa Dicopot, Bupati Kuansing Tersangka