Buruh Kepung Istana Kepresidenan Hari Ini, Polisi Siagakan 1.995 Personel

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan 1.955 personel gabungan dari TNI, Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengawal aksi buruh di depan Istana Kepresidenan hari ini, Kamis (28/10/2021). 

Keterangan itu disampaikan oleh Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto, Kamis.

“Ada 1.955 personel gabungan TNI-Polri dan Pemprov yang dikerahkan,” kata Sam Suharto.

Tidak hanya menyiapkan ribuan personel untuk merespons aksi buruh hari ini, ditlantas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas.

Dalam keterangannya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan akan melakukan penutupan arus lalu lintas di sekitar Kawasan Patung Kuda seperti Jalan Medan Merdeka Selatan.

Baca Juga: Ingin Ikut Pemilu 2024, Partai Buruh Targetkan Persyaratan Jadi Peserta Lengkap November 2021

Namun, lanjutnya Sambodo, penutupan jalan untuk area tersebut masih bersifat situasional.

“Kalau massa membludak kemungkinan nanti akan ada penutupan nanti di sekitar Patung Kuda, kemudian putaran Harmoni dan di Kedubes Amerika Serikat, tapi lihat situasi ya,” ujarnya.

Sambodo menambahkan, jika nantinya jalan-jalan tersebut ditutup maka secara otomatis jalur bus TransJakarta ditutup dan dialihkan ke ruas jalan lain.

Sebagai informasi, ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa yang salah satu tuntutannya adalah meminta kenaikan upah minimum pada 2022 sebesar 7-10 persen.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, aksi buruh yang berlangsung tepat pada peringatan Sumpah Pemuda akan dilakukan secara serentak di 24 Provinsi.

Baca Juga: Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta, Wagub DKI: Kita Lihat Kemampuan Pengusaha

“Kenaikan UMK 2022 antara 7-10 persen sesuai dengan hasil survey kebutuhan hidup layak yang dilakukan KSPI. Dengan kata lain, kenaikan upah ini menjadi penting untuk menjaga daya beli agar buruh bisa memenuhi kebutuhannya secara layak,” katanya.

Selain menuntut kenaikan UMP, Said Iqbal mengatakan buruh juga mendesak agar UU Cipta Kerja segera dibatalkan.