Ketua MPR: Amendemen UUD 1945 Diperlukan agar Tak Ada Lagi Proyek yang Mangkrak

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan amendemen UUD 1945 dengan menghadirkaN Pokok-Pokoko Haluan Negara (PPHN) amat diperlukan agar tak terjadi lagi proyek yang mangkrak, karena tak ada landasan dalam pembangunan negara.  

"Tidak boleh lagi satu sen pun uang negara kemudian menjadi besi tua, jadi proyek yang mangkrak. mengapa?  karena para pemimpinnya berubah haluan," kata pria yang karib disapa Bamsoet dalam acara Bedah buku Catatan Dari Senayan 2 : Relasi islam Dan negara perjalanan Indonesia karya Arsul Sani, Senin (25/10/2021). 

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Sebut Masyarakat Tak Butuh Amendemen UUD 1945, Ini Alasannya

Menurut dia, perubahan haluan ini, sangat tergantung atau tidak pada visi misi individual, tapi juga sangat tergantung kepada siapa partai mana yang memenangkan pertarungan.

"Kemudian apakah PPHN ini juga bakal memperparah arah bangsa kita? Karena saya meyakini kalau bangsa ini punya guide, punya bintang pengarah maka bangsa ini tidak akan kehilangan arah atau kehilangan haluan dalam menjalankan pemerintahan, siapapun presidennya ke depan," ujarnya. 

Politikus Partai Golkar itu menantang Arsul Sani untuk membuat penelitian apakah amendemen UUD 1945 itu masih berhubungan erat dengan ajaran Islam atau tidak. 

"Saya kira ini tantangan yang menarik buat bapak Arsul dan tantang lagi amandemen yang keempat ini, apakah masih berhubungan erat dalam dalam bisa dari relasi Islamnya," ujarnya. 

Selain itu, dengan adanya penelitian nanti yang dilakukan oleh Arsul Sani ihwal kehadiran PPHN dalam regulasi Indonesia juga dapat memberikan arah atau pencerahan bagi masyarakat. 

Baca Juga: Bamsoet: Amendemen UUD 1945 Butuh Dukungan dari Seluruh Partai Politik

"Apakah sudah membawa pesan-pesan kita sebagai umat memberikan kesehatan pada rakyat kita dan apakah pilihan liberalisasi yang kita anut hari ini dan demokrasi yang kita anut hari ini, sesuai dengan garis keislaman kita," katanya.