Istana Jawab Isu Reshuffle di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

JAKARTA, KOMPAS.TV – Jelang dua tahun masa kerja Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin, isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Hal ini sehubungan masuknya gerbong baru yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kereta koalisi pendukung pemerintah.

Lantas bagaimana Istana menanggapi isu perombakan kabinet?

Juru Bicara Presiden RI Fajdroel Rachman angkat suara soal isu reshuffle ini. Dia mengatakan Presiden Jokowi sendiri yang mengetahui soal reshuffle atau pun evaluasi terhadap kabinet.

“Terkait dengan reshuffle, kami hanya bisa mengatakan bahwa presidenlah yang mengetahui. Termasuk juga mengevaluasi Kabinet Indonesia Maju,” kata Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan, Jumat (22/10/2021).

Baca Juga: Risma Kembali Marah-marah, Pengamat Politik: Jokowi Sebaiknya Evaluasi dan Reshuffle Menteri Risma

Fajdroel menyatakan, hanya Presiden sendiri yang akan menyampaikan persoalan reshuffle kabinet.

"Sebab itu hak prerogatif beliau. Apakah reshuffle atau tidak itu juga benar-benar di tangan presiden," ungkapnya. 

Sebelumnya Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai efektifitas kinerja Kabinet Indonesia Maju berisiko turun di sisa tiga tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Risiko turunnya kinerja ini berkaitan dengan suhu politik jelang Pemilu 2024.

"Kinerja Kabinet Indonesia Maju tentu akan menurun karena persoalan loyalitas menteri dan fokus kerja," kata Ari Nurcahyo, dalam diskusi publik daring bertajuk 'Setelah 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf: Pandemi, Legasi, dan Tahun Politik' yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube PARA Syndicate, Jumat (22/10/2021).

Baca Juga: Posisi Erick Thohir Sebagai Menteri BUMN Diganti Sharon Florencia, Lho Ada Reshuffle?

Menurut Ari Nurcahyo keadaan suhu politik saat ini cenderung naik dalam menjelang Pemilu 2024.

Bahkan saat ini, ketika usia Kabinet Indonesia Maju baru dua tahun, menurut Ari, telah terjadi fenomena usung-mengusung capres-cawapres di ruang publik. Selain itu, ada pula perang hasil survei kandidat calon presiden dari beberapa menteri yang tengah menjabat, deklarasi relawan pendukung, bahkan koalisi partai.

Jika ditelusuri kembali, selama dua tahun perjalanannya, Kabinet Indonesia Maju telah diterpa beberapa kali isu perombakan atau reshuffle kabinet. Namun, sejauh ini Jokowi baru dua kali melakukan reshuffle kabinet.

Pertama, ia merombak kabinet pada 23 Desember 2020 setelah dua orang menteri, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjerat kasus korupsi.

Juliari digantikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sedangkan Edhy digantikan oleh Sakti Wahyu Trenggono yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Baca Juga: Fadjroel soal Reshuffle Kabinet: Pengumuman Langsung dari Presiden

Selain dua pos di atas, Jokowi merombak empat pos menteri lain, yakni Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto digantikan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Fachrul Razi digantikan oleh Yaqut Cholil Qaumas, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto digantikan Muhammad Lutfi, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama digantikan Sandiaga Uno.

Saat itu, Jokowi juga mengisi lima pos wakil menteri yang kosong, yaitu Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Edward Omar Syarif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harfiq Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri BUMN.

Sekitar empat bulan berselang, pada 28 April 2021, Jokowi kembali merombak kabinet meski skalanya tidak sebesar yang terjadi pada Desember 2020.

Jokowi menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), jabatan Mendikbudristek lalu diemban oleh Nadiem Makarim yang sebelumnya adalah Mendikbud.

Jokowi juga membentuk kementerian baru yakni Kementerian Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun dilantik sebagai Menteri Investasi merangkap sebagai kepala BKPM.