Jubir Jokowi Soal Kritikan dari BEM SI: Sampaikan Terima Kasih

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara (Jubir) Presiden RI, Fadjroel Rachman menyampaikan terima kasih atas kritik yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam memperingati tujuh tahun kepemimpinan Jokowi.

Fadroel mengatakan, pihaknya berterima kasih atas kritik yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

"Kami mengatakan terima kasih juga kepada semua pihak yang selalu mengingatkan tidak henti-hentinya kepada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada," kata Fadjroel di Istana, Jumat (22/10/2021). 

Fadjroel mengatakan, unjuk rasa dan kritik dari berbagai pihak menandakan bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan dan baik-baik saja.

"Karena kalau tidak ada kritik itu berarti demokrasi tidak berjalan di republik ini," ujarnya dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: BEM SI Turunkan 1.000 Mahasiswa Unjuk Rasa Kritik 7 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi

Seperti diberitakan KOMPAS TV sebelumnya, Kamis (21/10) kemarin, BEM SI menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, dalam rangka dua tahun kinerja Jokowi-Maruf sekaligus tujuh tahun kepemimpinan Jokowi.

Koordinator Isu Hukum dan HAM BEM SI, Zakky Musthofa Zuhad mengatakan demo yang direncanakan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB itu akan membawa 12 tuntutan, yakni:

1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.
3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
4. Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh Institusi Polri.
5. Wujudkan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu.
6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, batalkan TWK, hadirkan Perppu atas UU KPK No 19 Tahun 2019 serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji janji Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi.
7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.
8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan.
10. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang (Minerba).
11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.
12. Penegasan UU Pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.

Baca Juga: BEM SI: 7 Tahun Jokowi Hianati Rakyat, Janji Kampanye Tak Ditepati

Dalam aksi demonstrasi tersebut, perwakilan mahasiswa diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. 

Melalui Moeldoko, pihak Istana berjanji untuk segera menjawab tuntutan para mahasiswa. 

Fadjroel mengaku paham bahwa selama beberapa tahun pemerintahan Jokowi berjalan terdapat sejumlah hal yang masih harus diperbaiki, sebagaimana aspirasi yang disampaikan mahasiswa. 

Namun, ada berbagai kebijakan yang harus terus dilanjutkan. Menurut Fadjroel, kritik dan masukan yang disampaikan dari seluruh pihak bakal menjadi pertimbangan pemerintah dalan mengambil keputusan. 

"Bahwa pemerintah dalam membuat kebijakannya itu harus dan wajib dikritik supaya betul-betul keputusannya itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat," kata Fadjroel. 

"Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena mahasiswa mengingatkan bahwa ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang harus diperbaiki, ada kebijakan yang kemudian harus dilanjutkan," pungkas Fadjroel.

Baca Juga: 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Serukan Kinerja Polri Dievaluasi hingga Reformasi