Politikus Partai Golkar Minta Kementerian BUMN Dibubarkan

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman meminta keberadaa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan dan diubah menjadi badan atau super holding. 

Sebab, bila masih menjadi Kementerian, menyebabkan kultur profesionalisme hilang, karena semuanya menjadi serba politis dan dualisme kepemimpinan yaitu antara kementerian teknis dan Kementerian BUMN.

Baca Juga: Jokowi Ancam Tutup BUMN yang Sakit, Bagaimana Nasib Garuda Indonesia?

"Saya mendorong agar Kementerian BUMN dibubarkan lalu dirubah menjadi Badan saja atau super holding yang posisinya dibawah Kementrian teknis yang tupoksinya hanya sebagai fungsi kordinasi, konsolidasi serta sinergisitas antara perusahaan BUMN saja. Namun terkait kontrol, penentuan SDM, supervisi, pelaporan dan lain-lain kembalikan kepada Kementerian Teknisnya masing," kata Maman kepada wartawan, Senin (18/10/2021). 

Menurut dia, para direksi BUMN itu akan lebih tunduk dan ikut kepada Kementerian BUMN karena yang bisa mengganti posisi mereka adalah Kementerian BUMN.

Sedangkan teknis dan operasionalisasi mereka sehari-hari nya dengan kementerian teknis. 

"Sangat aneh sehari hari nya mereka bekerja dengan kementerian teknis namun yang mengevaluasi dan yang bisa mengganti mereka adalah Kementerian BUMN, memang pejabat pejabat yang ada dikemterian BUMN tahu mengenai opersional. Yah tentunya yang tahu adalah kementerian teknis," ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk menutup perusahaan yang tidak mampu beradaptasi di tengah pandemi covid-19 dan Disrupsi Teknologi

Baca Juga: Presiden Jokowi Merasa Malu: BUMN Sudah Dibukain Pintu, Tapi Tak ada Respon

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (14/11)

“Pak Menteri sampaikan pada saya, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau saya, tutup saja! Tidak ada selamet-selametin, bagaimana kalau sudah kayak begitu,” kata Jokowi

Jokowi juga mendesak Erick Thohir tidak lagi memberikan perlindungan terhadap BUMN yang sering dilindungi oleh pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN).