JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo memanggil dan menegur Menteri Sosial Tri Rismaharani yang kerap meluapkan emosi di depan publik.
Hal ini dinilai tak etis karena seorang pembantu presiden atau pejabat publik itu terikat oleh Ketetapan MPR RI Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
"Pak Jokowi aja kan juga enggak pernah marah-marah di depan publik. Jadi seharusnya Pak Jokowi memanggil Bu Risma, menasihati, mengkritisi, mengkoreksi dan menegurnya," kata Hidayat kepada Kompas TV, Kamis (14/10/2021).
Baca Juga: Risma Kembali Marah-marah Saat Hadapi Pedemo di Lombok, Adu Mulut dengan Mahasiswa
Anggota Komisi VIII DPR RI ini menilai bila Presiden Jokowi tak segera menegur Mensos Risma, nantinya malah membuat citra buruk Kepala Negara di mata masyarakat.
"Apa yang terjadi dengan Bu Risma, saya yakin ini enggak nyaman di psikologi politik Pak Jokowi. Jangan-jangan kalau tidak koreksi, ini direstui (Presiden Jokowi), kan juga tidak bagus," kata dia.
Menurut dia, masalah akurasi data dalam persoalan bantuan sosial di Indonesia memang kerap menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai.
Namun, seharusnya Mensos Risma bukan malah marah-marah ketika ditanya oleh masyarakat, melainkan bisa memberikan jawaban yang bisa mencairkan suasana.
"Saya yakin yang diperlukan bukan bersitegang dan menyelesaikan masalah, meluruskan data dan etika kebangsaan bisa diselesaikan dengan cara kesantunan," ujarnya.
Baca Juga: Lagi, Aksi Marah-marah Dipertontonkan Mensos Risma, Kali Ini Di Lombok Timur
Seperti diketahui baru-baru ini Mensos Risma kembali marah-marah di muka umum. Kali ini sasarannya adalah para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa saat yang bersangkutan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Pengunjuk rasa mempertanyakan keterlibatan oknum Kepala Desa di Lombok Timur yang menjadi supplier, pemasok, komoditas bantuan.
Sejumlah aparat Pol PP mencoba menghalau pengunjuk rasa yang mencoba menghampiri Tri Rismaharini.
Mensos Tri Rismaharini justru menghampiri mahasiswa, dan berdebat dengan pengunjuk rasa.
Risma meminta data yang mereka miliki dan disanggupi oleh mahasiswa.
Meski demikian, Mensos mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi terkait oknum Kades yang menjadi supplier bantuan tersebut.
Baca Juga: Mensos Risma Tantang Pendemo Buka Data yang Diprotes!
Seusai berdebat dengan para pengunjuk rasa, Menteri Sosial Tri Rismaharini menemui tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK, Lombok Timur.
Risma mengingatkan, seluruh tim TKSK untuk bekerja sesuai amanah yang diberikan negara dan rakyat, jika tak ingin masuk neraka jahannam.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.