Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai Dana APBN, Arya Sinulingga: Perlu Diaudit!

JAKARTA, KOMPAS.TV – Akhirnya Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung menggunakan uang APBN. Selain dari sisi pendanaan, ada beberapa perubahan cara kerja untuk mempercepat penyelesaian proyek yang biayanya kian membengkak ini.

Setelah sebelumnya PT Wijaya Karya menjadi pimpinan konsorsium BUMN untuk mengerjakan Proyek Kereta Cepat , kini tongkat komando dialihkan ke PT Kereta Api Indonesia.

Ke duanya bersama Jasa Marga dan PTPN VIII tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia terlibat pengerjaan proyek bersama investor tiongkok dalam PT KCIC. 

Kemudian dibentuklah komite khusus yang dikepalai oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

Tergabung juga dalam komite ini, Menteri Keuangan BUMN dan Perhubungan.

Barisan ini punya wewenang yang cukup kuat termasuk menetapkan langkah saat konsorsium BUMN tadi menghadapi isu pembengkakan biaya proyek atau cost over-run.

Baca Juga: Enggak Mempan Dibor, Terowongan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diledakkan

Akibat pandemic, kemampuan pendanaan BUMN terkait menjadi terbatas. Akhirnya APBN akan dipakai untuk mendanai Proyek Kereta Cepat agar selesai tepat waktu.

Namun audit keuangan akan dilakukan sebelum dana APBN masuk dalam Proyek Kereta Cepat.

“Sebelum APBN diturunkan, kita menginginkan ada audit terhadap proyek ini. Supaya kita tahu berapa anggaran yang dibutuhkan itu satu. Kemudian apakah ada penyelewengan disana, kita ingin semua clear sehingga ketika kita minta bantuan ke APBN audit dari BPKP selesai. Sehingga kita tau berapa angka yang sebenarnya dan kita berharap tidak ada masalah apapun disana,” jelas Jubir Kementerian BUMN, Arya Sinulingga.

“Artinya kita berharap tidak ada misalnya penyelewengan dan sebagainya,” tambahnya. 

Penggunaan APBN ini adalah perubahan ke-3 dalam Perpres terkait percepatan Proyek Kereta Cepat Jakart – Bandung.

Bisa melalui penyertaan modal negara atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN.

Dana APBN kini menjadi opsi pendanaan proyek bersama surat utang dari konsorsium BUMN dan perusahaan patungan serta pinjaman ke Lembaga Keuangan.

Sebelumnya dalam rapat di DPR terkuak biaya Proyek Kereta Cepat itu bengkak sekitar 1,9M Dollar Amerika Serikat. 

Baca Juga: Mendag Sebut Ekonomi Digital Indonesia Diproyeksi Bakal Tumbuh Delapan Kali Lipat Di 2030