JAKARTA, KOMPAS.TV— Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait penunjukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai penasihat hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam menghadapi judicial review terkait AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).
Adapun Yusril mendapatkan mandat sebagai kuasa hukum empat anggota Demokrat yang dipecat dan memohon judicial review tersebut.
"Ini jeruk makan jeruk," kata Yusril, dalam keterangannya, Kamis (7/10/2021).
Menurut Yusril, pernyataan ‘jeruk makan jeruk’ tersebut merujuk pada penyelesaian masalah yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kubu yang sama. Sehingga, kata dia, hasilnya bisa objektif, bisa subjektif.
Apa yang diutarakannya cukup beralasan. Seperti diketahui, saat ini Yusril masih menjadi Ketua Umum PBB. Sementara Hamdan aktif dalam kepemimpinan PBB sejak berdiri sampai saat dia dilantik menjadi hakim MK.
Hamdan juga pernah menjadi staf khusus Yusril ketika menjadi Mensesneg. Yusril pula yang menjadi co-promotor ketika Hamdan mengambil gelar Doktor di UNPAD.
Meski begitu, Yusril menilai Hamdan adalah orang yang profesional dan objektiif. Pikirannya jernih dan jauh dari sikap emosional.
Baca Juga: AHY Tunjuk Hamdan Zoelva Hadapi Yusril dalam Uji Materi AD/ART Partai Demokrat di Mahkamah Agung
"Kader-kader PBB umumnya cerdas dan profesional, apalagi menangani soal-soal hukum. Mereka nggak cengengesan. Menangani kasus hukum tapi jorjoran bikin manuver politik hantem sana hantem sini seperti pakai jurus dewa mabuk dalam dunia persilatan. Karena itu saya gembira mendengar Hamdan jadi lawyer pihak sana,” papar Yusril.
Lebih lanjut Yusril menilai dipilihnya Hamdan sebagai pengacara Partai Demokrat kubu AHY akan melakukan terobosan, bagaimana Partai Demokrat bisa masuk sebagai pihak dalam perkara judicial review di Mahkamah Agung ini.
Bagaimana pula Hamdan menyusun argumen filosifis dan teoritis dalam mengimbangi atau meng-counter argumen yang Yusril ajukan.
“Saya kira sebagai akademisi hukum dan mantan hakim dan Ketua MK, Hamdan akan melakukan tugas profesionalnya sebagai advokat yang mumpuni," tandasnya dikutip dari Tribunnews.
Baca Juga: Hamdan Zoelva: KLB Deli Serdang Demokrat Bukan Kongres, tapi Kumpulan Kerumunan
Sementara itu, seperti diberitakan KOMPAS TV sebelumnya, kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva menilai, KLB Deli Serdang bukan merupakan sebuah agenda resmi partai, melainkan kumpulan kerumunan orang di tengah pandemi Covid-19.
Hal itu terungkap dari keterangan saksi fakta peserta KLB Deli Serdang pada persidangan lanjutan perkara nomor 150 di PTUN Jakarta, Kamis (7/10).
“Saksi dari pihak penggugat menerangkan, dia tidak mengetahui ada verifikasi peserta atau tidak dalam KLB. Dia hanya tahu ada 318 peserta yang hadir. Saya tanya apakah 318 peserta itu adalah pengurus yang punya hak suara, yang punya SK, dia tidak tahu,” kata Hamdan dalam keterangan tertulis, Jumat (8/10)).
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.