Asfinawati: Kalau di Jakarta Orang Demo Paling Dibubarkan, di Papua Kena Makar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan masih adanya diskriminasi di Papua, bahkan terkait penegakan hukum sekalipun.

Ia membandingkan ketika ada sekelompok massa yang melakukan demonstrasi di Jakarta dan Papua, misalnya, perlakuan aparat sungguh jauh berbeda.

Baca Juga: YLBHI: Pemerintah Pakai Istilah PSBB hingga PPKM untuk Hindari Kewajiban Penuhi Kebutuhan Warga

"Kalau di Jakarta orang demo biasa saja, tidak apa-apa, paling dibubarkan. Kalau di Papua kena makar," kata Asfinawati dalam acara Rossi yang disiarkan Kompas TV pada Kamis (7/10/2021) malam. 

Ia mencontohkan, aksi demonstrasi yang dilakukan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cendrawasih atau BEM Uncen Ferry Kombo.

Ferry, kata Asfinawati, yang melakukan aksi demo terkait rasisme terhadap orang Papua berujung penangkapan atas tuduhan makar.

Baca Juga: Lalu Muhammad Zohri Sabet Emas untuk NTB dari Cabang Olahraga Lari 100 Meter PON XX Papua

Belakangan Ferry divonis penjara selama 10 bulan oleh pengadilan pada Rabu, 17 Juni 2020 lalu.

"Akhirnya putusannya cuma dihukum 10 bulan dari tuntutannya yang berapa belas tahun. Jadinya ketahuan kalau itu sebenarnya cuma dicari-cari," ucap Asfinawati.

Asfinawati karena itu mengingatkan agar jangan semua apa yang dilakukan orang Papua dipukul rata.

Baca Juga: Viral Atlet NTT Peraih Emas di PON XX Papua Dijemput Naik Mobil Bak Terbuka

"Jadi semua orang Papua dipukul rata, kalau kritis itu (tandanya) karena mau merdeka, padahal karena mengalami ketidakadilan," ujar Asfinawati.

Untuk mengatasi adanya diskriminasi hukum terhadap orang Papua, Asfinawati mengingatkan agar presiden melakukan sesuatu.

Caranya, memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mengingatkan anak buahnya di jajaran kepolisian untuk tidak melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum.

Baca Juga: Olvah Alhamid Berharap Pembangunan di Papua Berlanjut ke Sektor Kesehatan dan Pendidikan

"Menurut saya, yang bisa dilakukan Pak Jokowi, karena dia presiden itu langsung membawahi kapolri, tolong perintahkan tidak melakukan diskriminasi penegakan hukum,"

"Jadi, tidak semata-mata karena ada yang ingin merdeka, kemudian dipukul rata semua ingin merdeka dan (ketika) demonstrasi kemudian dijadikan makar."

Baca Juga: Nikmatnya Teh Lokal Daun Sungkai di Sungkai Green Park, Padang