JDN Indonesia Jawab Kritik LawanCovid-19 Soal Porsi Lebih TNI Polri dalam Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Chairman JDN Indonesia Andi Khomeini tidak melihat adanya peran yang berlebihan TNI Polri dalam penanganan pandemi.

Andi menilai dalam menghadapai pandemi Covid-19 perlu peran serta seluruh sektor. 

Terlebih tenaga kesehatan dihadapkan dengan hal baru yang menuntut untuk dipelajari dengan cepat cara penanggulangannya. 

Hal ini bukan hanya dirasakan oleh tenaga kesehatan di Indonesia melainkan di seluruh dunia.

Baca Juga: Dianggap Berlebihan, LaporCovid-19 Kritik Keterlibatan TNI-Polri Dalam Penanganan Pandemi

Menurutnya berkaca dari kasus SARS 2002 dan MERS 2012 yang dapat membuat satu dari 10 pasien meninggal, para tenaga kesehatan dituntut untuk bertindak cepat, bahkan ekstra cepat.

Untuk itu jugalah dalam satu tahun terakhir, kontribusi masyarakat sipil, TNI-Polri sangat membantu dalam pengendalian penyebaran dan penanganan pandemi Covid-19.

"Satu tahun ini berjuang bersama, hampir setia hari berinteriksi dengan teman-teman TNI di wisma atlet dan polisi di Satgas Covid. Sebelum vaksinasi ini kampanye protokol kesehatan itu dibantu sekali oleh TNI Polri. Jadi masalah ada di mana, karena ada poin kontribusi TNI Polri yang harus kita apresiasi," ujar Andi  di program KOMPAS Petang, di KOMPAS TV, Kamis (7/10/2021).

Dokter spesiali penyakit dalam ini juga memberi penjelaskan permasalahan yang menjadi sorotan organisasi LaporCovid-19 terkait porsi TNI-Polri dalam penanganan pandemi. 

Baca Juga: Ini Poin Kritis LaporCovid-19 Soal Porsi Keterlibatan TNI Polri dalam Penanganan Pandemi

Pertama mengenai tes PCR yang tidak akurat. Menurut Andi hal ini perlu ditelusuri lebih dalam. Karena dalam melihat hasil pengetesan perlu melihat latar belakang dari prosesnya. 

Seperti mesin yang digunakan, metode yang dipakai, SDM yang melakukan penelitian sampel, SDM yang melakukan uji sampel, proses pengiriman hingga kualitas dari sampel itu sendiri.

Menurutnya ada kemungkinan, sampel tidak berkualitas karena SDM yang melakukan belum mendapat pelatihan bagaimana mendapat sampel yang baik dan berkualitas. 

Atau alat dan metode digunakan belum disesuaikan dengan perkembangan virus yang ada saat ini. 

Kedua mengenai penelusuran kontak erat dengan pelibatan TNI Polri. Hal ini juga perlu mendapat penelitian lebih jauh. 

Baca Juga: KontraS Ungkap Perwira Aktif TNI Jabat Komisaris BUMN Meningkat Setahun Terakhir, Ini Daftarnya

Apakah kendala efektivitas hanya berada di tingkat satu provinsi atau level yang paling rendah, RT RW hingga kelurahan atau desa.