Seluruh Pegawai KPK yang Dipecat Karena TWK, Resmi Bergabung dalam IM57+ Institute

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sebanyak 58 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) seluruhnya tergabung ke dalam Indonesia Memanggil (IM57+) Institute.

Menurut mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M. Praswad Nugraha, jumlah tersebut terdiri dari 57 pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021.

Sementara satu pegawai lainnya, Sujanarko, sudah lebih dulu menyatakan pensiun sebelum menerima surat keputusan pemberhentian dengan hormat.

"Semua pegawai yang dipecat tergabung dalam IM57+ Institute terkait kelembagaan Institute," kata Praswad dalam keterangan tertulis, Rabu (6/10/2021).

Praswad juga menerangkan, IM57+ Institute sudah menerima tawaran sebuah kantor dari beberapa koalisi masyarakat sipil dan tokoh-tokoh antikorupsi.

Kantor itu nantinya akan digunakan sebagai tempat kerja pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan antikorupsi.

Baca Juga: Usai Dipecat, Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Dirikan IM57+ Institute

Dengan demikian, kata mantan penyidik KPK yang sempat menangani kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 ini mengatakan semua pernyataan yang berkaitan dengan IM57+ Institute merepresentasikan puluhan pegawai KPK yang dipecat.

"Semua pernyataan IM57+ Institute merepresentasikan semua pegawai yang dipecat," jelas Praswad.

Merespons mengenai tawaran menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri, kata Praswad keputusannya masih dipertimbangkan oleh puluhan mantan pegawai KPK tersebut. Sebab, seluruhnya masih belum mengetahui mekanisme perekrutan ASN di Polri.

Dalam pertemuan awal dengan Tim Polri pada Senin (4/10/2021) pun belum dibahas mengenai soal itu. Pertemuan yang digelar di Biro SDM Mabes Polri, Jakarta Selatan hanya sebatas perkenalan dan membicarakan perihal alih status melalui asesmen TWK yang membuat mereka disingkirkan dari KPK.

"Kita enggak tahu apa prosedur dan bagaimana tawaran Kapolri. Apa itu hal yang terpisah atau merupakan terjemahan dari sikap Presiden Jokowi tentang rekomendasi ini kan kita belum tahu. Makanya kan tawaran kita pertimbangkan dan berterima kasih ada perhatian," kata juru bicara 58 pegawai KPK yang dipecat, Hotman Tambunan, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, menurut Kadiv Humas Polri Argo Yuwono pihaknya memastikan tidak hanya berhenti di satu pertemuan saja.

Saat ini, pihaknya masih membahas terkait regulasi teknis yang akan melibatkan ahli.

"Dalam pertemuan tersebut kita diskusi, kita juga mendengarkan apa yang mereka sampaikan dan intinya bahwa pertemuan ini tidak hanya sekali ini. Nanti akan tetap berlanjut dan intinya bahwa kita akan membahas berkaitan dengan regulasi secara teknis yang nanti akan melibatkan ahli," tukasnya.

Baca Juga: KPK Minta Pihak yang Ketahui 8 'Orang Dalam' KPK Terkait Azis Syamsuddin Melapor ke Dewas