Mahfud MD: 15 Mei 2024 Waktu Paling Rasional untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri menggelar rapat finalisasi terkait Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2024. Dalam rapat tersebut diputuskan, pemerintah akan mengusulkan 15 Mei 2024 sebagai waktu pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangannya, Senin (27/9/2021).

“Sesudah disimulasikan dengan berbagai hal yang terkait misalnya supaya bisa memperpendek kegiatan-kegiatan pemilu agar efisien waktu maupun uangnya. Masa kampanye diperpendek, jarak antar pemungutan suara dengan pelantikan presiden tidak terlalu lama,” kata Mahfud MD.

“Pokoknya kalau terpilih lalu diantisipasi mungkin ada peradilan di MK (Mahkamah Konstitusi) kalau sengketa atau ada putaran kedua dihitung semuanya. Kemudian memperhitungkan hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional maka kemudian pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei.”

Baca Juga: Tak Terpengaruh Isu Amendemen dan Perpanjangan Jabatan Presiden, Jokowi Minta Simulasi Pemilu 2024

Dalam penjelasannya, Mahfud mengatakan tanggal 15 Mei 2024 untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif merupakan waktu yang paling rasional untuk diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR.

“Sebelum tanggal 7 Oktober, tidak bisa mundur ke berikutnya lagi karena tahapannya harus ditentukan tanggalnya, nah itu keputusannya tadi. Jika pilihannya jatuh kepada tanggal 15 maka partai politik baru sudah bisa mulai mempersiapkan diri yang akan diteliti syarat-syaratnya,” ujar Mahfud.

“Dan kalau masih ada yang ingin mendirikan partai baru misalnya masih terbuka kemungkinan sampai kira-kira awal Mei masih bisa mendirikan partai baru kalau memang mau ikut pemilu. Kalau mendirikan partai baru setelah itu berarti kurang dari dua setengah tahun dilarang oleh undang-undang.”

Mahfud lebih lanjut merespons waktu yang diusulkan oleh KPU untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yakni tanggal 21 Februari.

Dalam pernyataannya, Mahfud menilai tanggal 21 Februari untuk menggelar pemilu terlalu panjang ke belakang panjang ke depan.

Baca Juga: Jokowi Usul Pemilu 2024 Dilaksanakan Bulan April, KPU: Akan Timbulkan Problematik

“Itu artinya kan tahapan Pemilu tuh berlangsung 20 bulan, jadi kalau mulai Februari sudah mulai tahun ini 20 bulannya. Kedepannya juga menjadi panjang dari Februari ke Oktober kok lama sekali pelantikan Presiden,” kata Mahfud.

“Sehingga yang tepat itu sebenarnya ya Mei itu, 15 Mei itu sangat rasional menurut pemerintah, tapi nanti kita dengarkan yang dari KPU dan dari DPR seperti apa. Tapi kira-kira sama karena kita menghitung hari mundur dan hari maju.”

Sebagai informasi, rapat internal untuk finalisasi usul pemerintah terkait waktu pemilu dilaksanakan pada Senin (27/9/2021) pukul 09.30 WIB.

Hadir dalam rapat di antaranya Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Mensesneg Pratikno, Menkopolhukam Mahfud MD, Menseskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan.