Tak Ada Pengunduran, Presiden Jokowi Sepakat Pemilu April 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Jokowi sepakat dengan Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin bahwa Pemilu tetap akan diselenggarakan pada 24 April 2024.

Hal itu disampaikan Sekjen PKP saat bertemu Jokowi di Istana Bogor,  Rabu (22/9/2021).

"Hasil pertemuan pengurus PKP dengan Presiden di Istana Bogor pagi tadi antara lain memunculkan dua kesamaan pandang antara PKP dengan Presiden," ujar Said.

Said menyampaikan Presiden sepakat dengan PKP bahwa untuk menjadi Peserta Pemilu 2024, parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual atau cukup lulus verifikasi administrasi.

Kedua, kata dia, Presiden sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan di bulan April 2024.

"Presiden akan memanggil Mendagri untuk membicarakan mengenai hal tersebut," ucapnya menjelaskan.

Baca Juga: Biaya Pemilu 2024 Rp86,2 Triliun, Didesak untuk Dihitung Ulang

Penentuan tanggal pemilu, pernah diusulkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnaviana di Komisi II.  "Kami mengusulkan agar hari pemungutan suaranya dilaksanakan pada bulan April seperti tahun-tahun sebelumnya atau kalau masih memungkinkan Mei 2024," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kamis (16/9/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sementara pengurus DPN PKP yang hadir adalah Ketua Umum Yussuf Solichien, Sekretaris Jenderal Said Salahudin, Wakil Ketua Umum Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar N. Tanjung, Bendahara Umum Ellen Sukmawati, dan Sekretaris Dewan Pembina Rully Soekarta.

Pada kesempatan tersebut, pengurus PKP mengundang kehadiran Presiden pada acara pelantikan pengurus DPN PKP pada tanggal 24 September 2021 di Jakarta. Menurut Said, Presiden menyatakan akan hadir.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Sekretaris Jenderal PKP Said Salahudin, pertemuan PKP dengan Presiden tersebut merupakan pertemuan kedua.

Baca Juga: Pemerintah Usul Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024 Diundur

"Bulan ini sudah dua kali pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan diterima Presiden di Istana. Pertama, tanggal 1 September di Istana Negara Jakarta dan yang kedua hari ini di Istana Bogor," ujar Said.