Direktur CBA: Peningkatan Kekayaan Pejabat Selama Pandemi Tidak Wajar dan Tak Tahu Malu

JAKARTA, KOMPAS.TV- Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai tidak wajar kenaikan kekayaan para pejabat negara di tengah pandemi selama dua tahun ini. Sebab secara umum,   ekonomi terpuruk gara gara corona,  namun ternyata pejabat pemerintahan Jokowi justeru  bertambah naik kekayaannya. 

"Padahal gara gara corona, perusahaan swasta atau para pengusaha banyak yang jatuh bangkrut, atau menuju ke arah kebangkrutan. 

Belum lagi rakyat dari menengah ke bawah, banyak yang kehilangan pekerjaan, atau tidak punya penghasilan dan jatuh miskin," kata Uchok kepada KOMPAS TV, Rabu (15/9/2021).

Meski pun  rakyat masih  masih untung karena mendapat bansos. Walaupun, kata Uchok,  cara mendapatkan bansos sangat tragedi, ada yang harus antri atau ada yang dapat bansos setelah dilempar dari mobil Presiden.

Baca Juga: Ketika Kekayaan Pejabat Negara Semakin Bertambah di Masa Pandemi

Menurut Uchok, peningkatan kekayaan ini sebetulnya memperlihat di kalangan pejabat terjadi difisit moral dan dan sudah tidak ada rasa malu.

"Mencari harta dan kekayaan saat rakyat banyak yang meninggal gara gara kena corona, dan pada susah buat cari makan sehari saja," tambahnya. 

selain itu, ujarnya,  kekayaan para pejabat itu memang aneh. Seharusnya rakyat yang makin kaya, bukan pejabatnya. Kalau pejabat itu pengelolaan uang dan program rakyat yang kembali kepada rakyat. "Kok ini, pejabat yang kaya sih, berarti ada yang salah dalam pengelolaan uang negara, atau APBN," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. 

Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, Selasa (7/9/2021) pekan lalu. 

Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir. 

Ternyata, jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen. “Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, secara umum penyelenggara negara, 70 persen hartanya bertambah,” katanya. 

Baca Juga: KPK : 95 Persen Laporan Kekayaan Pejabat Tak Akurat

Kemudian sebanyak 58 persen menteri kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 miliar, 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar, dan hanya 3 persen menteri yang melaporkan kekayaannya turun. 

Sementara itu, 45 persen kekayaan anggota DPR bertambah lebih dari 1 miliar. Hanya 38 persen anggota Dewan yang melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar dan 11 persen lainnya justru melaporkan berkurang.

Di sisi lain,  Penduduk miskin bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020.