JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan siswa maupun guru yang memiliki keluarga terpapar Covid-19 untuk tidak mengikuti kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Hal ini penting untuk memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19 di sekolah.
Demikian Wapres Ma’ruf Amin mengatakan seusai meninjau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMKN 19 Jakarta, Rabu (8/9/2021).
“(PTM) Ada syaratnya juga, bahwa di rumahnya tidak boleh ada yang terpapar (positif COVID-19). Kalau ada siswa yang di rumahnya (keluarganya) terpapar, ini dia tidak boleh ikut PTM,” ujar Ma’ruf Amin.
“Atau gurunya, kalau terpapar juga tidak boleh mengajar. Ini beberapa aturan yang saya tahu.”
Baca Juga: PTM Selama Seminggu Berjalan Lancar dan Aman
Wapres Ma’ruf menuturkan jika pada akhirnya ada kasus positif Covid-19 dan menjadi klaster penularan, maka sekolah tersebut wajib ditutup. Kemudian, lanjutnya, siswa yang terpapar Covid-19 harus menjalani isolasi atau penyembuhan.
“Kalau sekolah itu ada yang memang terjadi, misalnya ada siswa, maka diisolasi atau ditutup nanti sekolahnya,” ujar Wapres Ma’ruf.
Dalam kunjungannya untuk kegiatan PTM, Ma’ruf menyampaikan siswa di sekolah sangat bergembira karena bisa bertatap muka dalam menerima pelajaran. Sebab, lanjut Ma’ruf, siswa merasa belajar jarak jauh atau secara daring kerap terkendala dengan jaringan internet.
“Dari kunjungan saya, kesan pertama anak-anak itu gembira sekali, karena pertama bisa belajar langsung, kemudian kendala-kendala internet biasanya kalau daring itu,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov DKI Targetkan 890 Sekolah Lagi akan Gelar PTM Terbatas
“Itu artinya tidak lagi ada karena langsung, bisa ketemu teman, bisa juga tentu ada tempat-tempat bermain, dan sebagainya. Jadi bagi siswa keliatannya juga semuanya itu menginginkan PTM dan belajarnya lebih optimal.”
Namun, Wapres menambahkan di Jakarta belum sepenuhnya sekolah bisa melakukan PTM. Saat ini, banyak sekolah yang masih melakukan seleksi dan asesmen untuk bisa mendapatkan izin menggelar PTM di masa pandemi Covid-19.
“Di Jakarta sendiri menurut laporan Pak Gubernur belum semua, tapi lebih dari separuh, 610 dari 10 ribu (sekolah), masih jauh ya. tapi itu karena memang dilakukan seleksi, asesmen yang agak ketat,” jelas Ma’ruf Amin.
“Ternyata (selain) dari pihak sekolahnya sendiri, kesiapan gurunya, infrastruktur, yang diperlukan juga yang menentukan adalah izin dari orangtua. Ini hal yang saya kira agak kehati-hatian.”
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.