Relawan Sebut Jokowi Akan Lakukan Reshuffle Kabinet pada Oktober

JAKARTA, KOMPAS TV - Isu perombakan jajaran Kabinet Indonesia Maju kian santer berembus setelah PAN resmi masuk ke dalam Koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. 

Kini, beredar kabar kalau Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kursi menteri pada Oktober mendatang. Orang nomor satu di Indonesia itu disebut sedang menimbang-nimbang tokoh yang akan dipilih menjadi pembantu presiden nanti. 

"(Reshuffle kabinet) Info yang kita dapat dalam waktu dekat sih, tapi paling lambat ya Oktober ini," kata Ketua relawan Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer kepada Kompas TV, Selasa (7/9/2021). 

Baca Juga: Pengamat: Jika Ingin Reshuffle, Jokowi Harus Pastikan Menteri Baru Bisa Kerja

Ia mengaku belum mengetahui pasti ihwal kursi menteri yang akan mengalami pergantian. 

"Soal (kursi menteri yang direshuffle) itu aku belum dapat info A1nya," ujarnya. 

Pengamat Politik Yunarto Wijaya berharap, apabila Presiden Joko Widodo ingin merombak kabinetnya, maka perlu dipastikan menteri yang akan dipilih bisa bekerja, dan bukan sekadar memasukkan menteri untuk memperbesar koalisi.

“Apabila terjadi reshuffle, jangan sampai hanya bersifat politik memasukan kepentingan partai politik tertentu. Lakukanlah reshuffle berbasis kinerja,” demikian kata Yunarto Wijaya dalam video yang diterima KompasTV, Kamis (26/8/2021).

Dia mengatakan pemilihan menteri yang benar-benar bisa bekerja memang harus dipastikan, karena kondisi bangsa saat ini sedang sulit. Seperti diketahui, Indonesia sampai saat ini masih berjuang untuk mengatasi pandemi Covid 19.

Selain itu, kata Yunarto, dalam melakukan perombakan kabinet, presiden juga harus memiliki keberanian mengevaluasi kinerja menteri dari partai anggota koalisi yang lama. Sehingga setelah perombakan dilakukan kinerja pemerintahan menjadi lebih baik dan menjamin citra positif pemerintahan.

Baca Juga: Akan Ada Nomenklatur Baru di Kabinet Jokowi, Isyarat Reshuffle Menguat?

Sebab menurut Yunarto, bukan tidak mungkin rencana masuknya PAN sebagai bagian dari pemerintahan justru bakal mendapat penolakan dari partai-partai lama yang sudah lebih dulu bergabung di pemerintahan.

Partai-partai politik lama belum tentu bisa menerima kehadiran anggota koalisi baru yang tidak “berkeringat” memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.