Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Bocor, Fadli Zon: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mempertanyakan bocornya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di internet. Dia mengatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab soal kebocoran data pribadi.

“Harusnya ada yang bertanggung jawab terhadap data itu. Siapa? Apakah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemeterian Kesehatan. Saya kira ini harus ada yang bertanggung jawab,” ujar Fadli Zon.

Fadli Zoon menyatakan bahwa kebocoran data pribadi harus menjadi perhatian serius semua pihak. Sebab, seharusnya tidak ada pihak yang menyebarkan data pribadi publik ke internet atau sosial media.

Baca Juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Puan Tagih Janji Pemerintah Selesaikan Pembahasan RUU PDP

“Ini memang menjadi perhatian kita. Data dan informasi pribadi itu kan tidak boleh diumbar atau diungkap ke publik,” paparnya.

Karena itu harus segera diketahui siapa pihak yang menyebabkan kebocoran data pribadi.

Menurutnya, jika bisa diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab, maka bakal lebih mudah untuk mengatasi persoalan ini.

Baca Juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Presiden Didesak Tindak Tegas Pelanggaran Aplikasi PeduliLindungi

“Kita berharap kebocoran ini harus segera ada yang bertanggung jawab sehingga gampang untuk menutup kebocoran. Jangan saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.

Dia mengingatkan data pribadi yang bocor, sangat rentan untuk disalahgunakan. Apalagi, data pribadi seperti setifikat vaksin yang memuat sejumlah keterangan mengenai pemegangnya.

“Karena kalau data-data termasuk mereka yang sudah vaksin keluar, ini bisa disalahgunakan karena memuat data-data lain juga di dalamnya termasuk paspor, NIK, dan juga yang lain,” paparnya.

Baca Juga: NIK Jokowi di Sertifikat Vaksin Covid-19 Bocor, Apa Kata Menkes?

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya kebocoran data sertifikat vaksin Presiden Jokowi melalui aplikasi pedulilindungi.

Menurut Menkes, bocornya data sertifikat vaksin bukan hanya pada Presiden Jokowi, tapi seluruh pejabat negara.

Hal ini karena sertifikat vaksin dapat diakses melalui nomor induk kependudukan (NIK).

Namun, agar kejadian serupa tidak berluang lagi, Kemenkes telah menutup seluruh data sertifikat vaksin milik pejabat negera.

"Jadi asal dia bisa masukan NIK-nya dia bisa melihat statusnya sudah divaksin atau belum. Memang tidak nyamannya itu banyak bukan hanya Bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya sudah jadi tersebar keluar, kita menyadari itu sekarang kita akan tutup data para pejabat," ujar Menkes di Polda Metro Jaya (3/9/2021).