JK Nilai Lambannya Vaksinasi Covid-19 Disebabkan Sistem Pendaftaran yang Rumit dan Kurangnya Nakes

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menyebut lambannya program vaksinasi Covid-19 disebabkan rumitnya sistem administrasi pendaftaran vaksin dan kurangnya tenaga kesehatan (nakes).

Salah satu yang disoroti JK, yaitu pendaftaran secara online yang dinilai lebih ribet lantaran penerima vaksin harus menunggu lebih dulu hasil rekapan dari panitia pelaksana.

"Saya sudah menyampaikan ke Pak Menteri (Kesehatan) bahwa yang menyebabkan keterlambatan karena terlalu ribet administrasinya," kata JK dalam keterangan tertulis, Minggu (29/8/2021).

Tidak hanya itu, JK juga membandingkan prosedur masyarakat yang akan menerima vaksin antara di Indonesia dan luar negeri.

Menurut JK, di luar negeri orang cukup datang saja ke lokasi dengan membawa kartu kemudian dicek, direkap, dan bisa langsung dipanggil untuk mendapatkan vaksin.

Sementara di Indonesia, kata JK, orang yang tidak memiliki smartphone akan merasa sulit untuk mendaftarkan diri.

Baca Juga: Jusuf Kalla Prediksi Program Vaksinasi Covid-19 Paling Cepat Selesai 2023

"Coba lihat di luar negeri, orang cukup datang saja bawa kartu langsung disuntik kalau kita harus daftar online dulu kemudian dicek lalu direkap setelah itu dipanggil itu memakan waktu. Orang yang tidak punya smartphone tidak mudah untuk mendaftarkan diri," jelasnya.

Oleh karena itu, JK juga meminta agar sistem pendaftaran vaksin dibuat sederhana sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara.

Menurutnya dengan cara seperti itu pemerintah tidak perlu takut ada masyarakat yang melakukan kecurangan. Sebab, kata JK, tidak akan ada masyarakat yang curang untuk menerima vaksin berulang kali.

"Saya selalu bilang vaksin itu beda dengan pembagian sembako. Kalau pembagian sembako, orang mau saja menerima sampai 5 kali sehari untuk itu harus diverifikasi."

"Kalau vaksin tidak ada orang yang mau divaksin sampai 2 kali dalam sehari, 2 kali sebulan pun orang harus dibujuk dulu supaya mau. Jadi jangan khawatir ada kecurangan dalam menerima dosis vaksin," tambahnya.

Selain soal pendaftaran, JK juga menyinggung soal keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan yang bersertifikasi.

Dalam hal ini, JK meminta kepada Kemenkes untuk melatih dan menugaskan para tenaga kesehatan lebih banyak lagi. Khususnya para tenaga kesehatan yang sedang menempuh pendidikan.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 DKI Jakarta 105 Persen, Gilbert Sebut Anies Sampaikan Penyimpangan Informasi

"Untuk itu Kemenkes harus melatih dokter-dokter muda yang lagi sekolah, kan cuma menyuntik, tidak perlu terampil-terampil amat karena bukan jaringan pembuluh darah yang disuntik, hanya jaringan otot. Mereka yang tingkat 3 pun bisa melalakukannya setelah dilatih 1 - 2 hari," cetus JK.