Koalisi Pemerintah Tambah Kuat, Partai Demokrat Minta Tidak Ada Agenda Amandemen Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bergabungnya Partai Amanat Nasional semakin memperbesar kekuatan koalisi pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Partai Demokrat meminta pemerintah tidak menggunakan kekuatan yang besar tersebut untuk mengubah konstitusi.

“Harapan kita tentu dengan penambahan anggota koalisi ini pemerintah janan bergenit-genit ria karena merasa kuat sekali,” ujar Kepala Bidang Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam video yang diterima KompasTV, Sabtu (28/8/2001).

Herzaky diminta pandanganya mengenai masuknya PAN ke koalisi pendukung Joko Widodo.

Baca Juga: PPP Nilai Amandemen Jabatan Presiden Berpotensi Sebabkan Perpecahan Sosial

Menurut Herzaky, bergabungnya PAN menambah kekuatan signifikan jika koalisi pemerintah ingin melakukan amandemen Undang-Undang Dasar.

“Jika melihat hitung-hitungan, hanya butuh tiga kursi dengan bergabungnya PAN, untuk melakukan perubahan konstitusi,” paparnya.

Langkah pemerintah mengajak PAN, menurut Herzaky, memunculkan pertanyaan dan kecurigaan publik.

Apalagi, belakangan sedang ramai wacana untuk mengubah konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga tahun lagi. Selain itu juga ada usulan menambah jabatan presiden menjadi tiga periode.

Baca Juga: Jokowi Tidak Undang Ketum Partai Nonparlemen, Analis Politik: Tak Strategis Bahas Amandemen

Herzaky menilai wajar ada kecurigaan soal agenda pemerintah memasukan PAN dalam koalisi, sebab tanpa PAN pun, koalisi pemerintah sebenarnya tetap kuat.

Kekuatan koalisi pemerintah sebelumnya, menurut Herzaky, sudah cukup untuk memastikan dan mengamankan kebijakan Jokowi.

“Yah sah-sah saja kalau publik bertanya mengapa koalisi ini mesti ditambah lagi anggotanya. Apalagi kemudian jika melihat hitung-hitungan tinggal tiga kursi lagi untuk melakukan perubahan konstitusi,” paparnya.

Herzaky menegaskan wacana mengubah konstitusi untuk menambah masa jabatan presiden, tidak diinginkan publik. Menurutnya, hal ini tercermin dari hasil survei lembaga-lembaga kredibel.

Baca Juga: Partai Koalisi Jokowi Bertemu Bahas Tata Negara, Singgung Amandemen UUD Periode Jabatan Presiden?

Karena itu, pemerintah diminta lebih fokus menangani pandemi Covid-19.

“Jangan membuat gaduh dengan mengutak-atik konstitusi. Berjuanglah untuk rakyat bukan buat kepentingan sesaat,” tuturnya.