Capai Puluhan Triliun Rupiah, Wamenkeu Bongkar Nilai Anggaran Pemerintah untuk Impor Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV- Puluhan triliun rupiah disiapkan Pemerintah untuk keperluan impor vaksin Covid-19 sepanjang tahun 2021 ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wemenkeu) Suahasil Nazara menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp47 triliun untuk mengimpor vaksin Covid-19 tahun ini.

Nilai itu berasal dari total kebutuhan anggaran untuk program vaksinasi 2021 sekitar Rp58 triliun.

“Konstrain kita adalah supply vaksin karena kita belum memproduksi sendiri. Tahun ini, kita akan impor sekitar Rp47 triliun dengan seluruh pelaksanaan program vaksinasi sekitar Rp58 triliun,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu (28/8/2021).

Baca Juga: TNI Berikan Vaksinasi Bagi Penyandang Difabel

Melansir Antara, Suahasil menegaskan vaksinasi merupakan kunci penting guna mengeluarkan Indonesia dari krisis kesehatan.

Untuk merealisasikannya, program-program yang ada akan terus digenjot baik untuk Jawa dan Bali maupun di luar kedua wilayah tersebut.

Berdasarkan laman covid19.go.id sudah terdapat sekitar 92,77 juta dosis vaksin Covid-19 yang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia per Jumat (27/8/2021).

Angka itu meliputi 59,42 juta dosis pertama dan 33,35 juta dosis kedua.

Baca Juga: Iuran BPJS Naik, Wamenkeu: Ada Hitungannya

Suahasil pun memastikan pemerintah akan terus menggenjot akselerasi dan percepatannya karena target dari program vaksinasi mencapai 220 juta orang dari total sekitar 270 juta penduduk Indonesia.

“Secara total itu sekarang sudah ada 93 juta suntikkan vaksin tapi penduduk kita 270 juta dan target kita 220 juta. Itu berarti kita harus mengamankan 440 juta dosis vaksin,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan peningkatan realisasi vaksinasi ini menjadi salah satu agenda jangka pendek dan menengah ke depan sehingga berbagai stakeholder turut mendorong pencapaiannya mulai dari Kementerian Kesehatan melalui tenaga kesehatan (nakes) hingga TNI dan Polri.

“Pembelajaran dari vaksinasi di Jawa perlu dipelajari oleh Dinas Kesehatan di mana pun. Kita sekarang lagi berpikir apakah para bidan juga bisa melakukan vaksinasi. Kita terus berpikir siapa lagi yang bisa membantu vaksinasi,” tandas Wamenkeu.

Baca Juga: Tak Setuju Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Layanan Publik, Ini Alasan Ombudsman