Banyaknya kepala daerah yang dicokok KPK lantaran operasi tangkap tangan dan kasus korupsi di tahun politik ini membuat lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong adanya kenaikan dana bagi saksi partai politik yang kemudian dibiayai oleh pemerintah.
Kajian ini tentu bukan tanpa alasan. KPK menilai tingginya biaya politik dapat ditekan dengan kenaikan dana saksi partai politik yang ditanggung pemerintah. Hal ini merujuk pada negara lain yang menurut Ketua KPK Agus Rahardjo telah menerapkan aturan ini.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.