PDIP Sebut Pemilu 2009 Penuh Kecurangan, Demokrat: Mungkin Hasto Salah Baca Teks, Maksudnya 2019

JAKARTA, KOMPAS TV - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut kalau Pemilu 2009 penuh dengan kecurangan. 

Seperti diketahui, saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono memenangkan agenda pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

Ia menilai, saat Hasto mengatakan maraknya terjadi praktek kecurangan saat Pemilu 2009, diduga yang bersangkutan salah membaca teks. Sebab, kata dia, pemilu yang penuh dengan keculasan, yaitu saat tahun 2019. 

Baca Juga: Terima Gerindra di Kantor DPP PDIP, Hasto Kenang Momentum Kecurangan Pemilu 2009

"Mungkin Hasto salah ngomong atau salah baca teks. Maksudnya Pemilu 2019 kali, bukan 2009," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021). 

Menurut dia, kalau bahas demokrasi yang diduga halalkan segala cara dengan manipulasi daftat pemilih tetap (DPT), menjadikan bantuan sosial (Bansos) sebagai politik elektoral, menggunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu, dan bekerja sama dengan beberapa elemen KPU itu jelas terjadi saat Pemilu 2019. 

"Seperti yang dilakukan Harun Masiku kader PDIP yang masih buron sampai dengan saat ini. Katanya Hasto juga kenal ini dengan Harun Masiku," ujarnya. 

Ia menantang Hasto untuk bersumpah di atas kitab suci, bilamana dirinya memang tak pernah terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang menimpa Politikus PDIP Harun Masiku. 

"Mungkin perlu diklarifikasi oleh Hasto, kalau perlu sumpah pakai kitab suci, ada hubungan atau pernah berurusan dengan Harun Masiku dan KPU apa tidak terkait Pileg atau Pilpres 2019 lalu?" katanya. 

Sementara kalau terkait penggunaan bansos untuk meraup suara saat pemilu, ia menyinggung praktek korupsi bansos yang dilakukan oleh bekas Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Mantan menteri sosial, bernama Juliari, kader utama PDIP. Lagi pandemi, rakyat lagi susah banget, ini temannya Hasto malah korupsi bantuan sosial buat rakyat kecil," kata dia. 

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenang momentum terjadinya kecurangan Pemilu 2009 saat menerima kunjungan elite Partai Gerindra di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2021). 

Saat itu PDIP dan Gerindra berjuang bersama memenangkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dalam agenda pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

Ia menjelaskan, pihaknya harus rela membiarkan berjalannya dugaan praktek manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemilu 2009. 

Kemudian, adanya anggota KPU yang dijadikan sebagai pengurus partai, pemberian bantuan sosial (Bansos) yang digunakan untuk meraup suara masyarakat dan aparat penegak hukum yang dimanfaatkan sebagai alat memenangkan pemilu. 

Baca Juga: Demokrat Sebut Demokrasi Indonesia Berada di Titik Terendah, Jauh di Bawah Era SBY

Namun, ia tak menyebutkan secara spesifik soal praktek kecurangan itu dilakukan dari kubu mana. 

"Ternyata kita bisa melihat ketika itu dimana demokrasi menghalalkan segala cara dengan manipulasi DPT, demokrasi dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai, demokrasi menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi menggunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu; itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai," kata Hasto.