JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk meresmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sekaligus meninjau vaksinasi, Selasa (24/8/2021). Pada kesempatan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan saran kepada Presiden untuk berani memindahkan ibu kota. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota sehingga bisa memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi.
"Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri," ungkap Prabowo dikutip dari rilis Biro Pers Sekretariat Presiden.
Pemindahan ibu kota negara, kata pesaing Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 ini, sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Untuk itu, pihaknya mendukung rencana tersebut untuk diteruskan.
Baca Juga: Sosok Tuan Guru Bajang, Pendukung Prabowo yang Berbalik Bantu Jokowi hingga Jadi Wakil Komisaris BSI
"Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya, dan Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang," ujar Prabowo.
Ini adalah kesempatan kedua Prabowo mendampingi Jokowi ke Kalimantan. Sebelumnya, setahun lalu, tepatnya pada 9 Juli 2020, Prabowo dan Jokowi ke Kalimantan Tengah untuk meninjau Food Estate dan posko penanganan virus corona (covid-19). Tepatnya di Desa Bentuk Jaya Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.
Dalam kunjungan kali ini, Jokowi selain didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
Bahkan, Jokowi sudah memberi amanat kepada Prabowo sebagai komandan food estate. Proyek ini merupakan lumbung pangan di luar Pulau Jawa.
Ada pembagian tugas, Menteri Pertahanan memegang peranan di pembangunan cadangan pangan singkong," kata Prabowo usai menghadiri rapat terbatas rapat terbatas Lanjutan Pembahasan Food Estate dengan Presiden Joko Widodo secara virtual, Rabu (23/9/2020)
Sebagai informasi lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektare (ha). Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 ha.
Baca Juga: Ajak Prabowo Kunker, Pengamat Sebut Jokowi Ingin Terlihat Netral di Pilpres 2024
Secara keseluruhan, terdapat kurang lebih 165.000 ha lahan potensial di Kalteng untuk menjadi lokaso food estate. Seluas 85.500 ha merupakan lahan fungsional yang sudah berproduksi tiap tahunnya.
Namun sayang, proyek food estate sampai saat ini tak terdengar lagi kelanjutannya. Bahkan sebagian anggota Komisi IV yang membidangi masalah pertanian mengeritik proyek ini.
Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia meminta agar program food estate yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dievaluasi kembali. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, seharusnya program food estate ini menggunakan nomenklatur Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).
Hal yang sama juga terjadi pada pemindahan ibu kota baru yang belum memiliki kepastian dan hasil kajiannya belum dibuka ke publik. Bahkan proyek pemindahan ibu kota dikritik karena dinilai terburu-buru.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.