Surya Paloh ke Bamsoet: Kalau Mau Amandemen UUD 1945, Tanya Dulu ke Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengimbau kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk mempertimbangkan secara matang ihwal rencana amandemen UUD 1945 secara terbatas. Diketahui, MPR berencana melakukan amandemen UUD 1945 terbatas dengan hanya memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). 

Menurut dia, alangkah baiknya masyarakat diajak berdialog terlebih dahulu ihwal rencana tersebut. Sebab, jangan sampai nanti amandemen itu hanya menjadi agenda elite politik, tanpa memikirkan kehendak rakyat. 

Baca Juga: Zulkifli Hasan Sebut Amandemen UUD 1945 Tidak Akan Terjadi

"MPR mengusulkan ketuanya (Bamsoet) mengusulkan amandemen terbatas. Bagi NasDem kenapa harus terbatas? Kalau mau terbatas tanya dulu sama masyarakat kalau mau amandemen," kata Surya dalam dialog kebangsaan oleh CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

Ia menyebut, amandemen UUD 1945 dengan melibatkan masyarakat adalah hal yang mutlak. Apabila memang tak ada niatan untuk mengajak dialog dengan rakyat, sebaiknya rencana tersebut diurungkan terlebih dahulu.

"Kalau memang gaberani kesana, sebaiknya jangan amandemen itu pikiran-pikiran kita," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI sedang merampungkan kajian rencana amandemen UUD 1945. 

Baca Juga: Ketua MPR Ungkit Amandemen Konstitusi Rekomendasi MPR Periode 2014-2019

Dirinya menargetkan naskah akademik untuk menghadirkan PPHN itu akan selesai pada awal tahun 2022. 

"Badan Pengkajian MPR RI yang terdiri dari para anggota DPR RI lintas fraksi dan kelompok DPD bersama sejumlah pihak terkait terus menyusun hasil kajian PPHN dan naskah akademiknya. Jadi, keliru jika ada yang mengatakan PPHN tidak pernah dibahas di Parlemen," kata pria yang karib disapa Bamsoet seperti dikutip dari situs mpr.go.id, Senin (23/8/2021).