Kapolri Listyo Sigit Ingatkan Masyarakat Jangan Terpancing Pinjaman Online Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, atau yang dikenal dengan pinjaman online (pinjol).

Sigit menjelaskan dalam periode 2018-2021, Polri telah melakukan penegakan hukum terhadap 14 kasus pinjol.

Modusnya berbacam-macam salah satunya tawaran pinjaman dengan persyaratan mudah, tanpa tatap muka.

Setelah masyarakat terpancing, layanan pinjol ini akan memberi syarat yang dapat merugikan nasabah.

Baca Juga: Waspadai Tawaran Pinjaman Online Ilegal, OJK Imbau Masyarakat untuk Lapor

Seperti memanfaatkan data kontak nasabah untuk melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penyalahgunaan data nasabah saat proses mengunggah aplikasi pinjol.

Kemudian tidak terhapusnya kewajiban angsuran nasabah di aplikasi dengan alasan tidak masuk dalam sistem.

“Pinjaman online diminati karena memberikan kemudahan dalam layanan, di sisi lain terdapat beberapa potensi risiko kejahatan yang sering terjadi, seperti kejahatan siber, misinformasi, transaksi error, dan penyalahgunaan data pribadi," ujar Sigit, Jumat (20/8/2021).

Sigit menambahkan sejauh ini baru 121 perusahaan pinjol yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga: Kenali Macam-macam Modus Pinjol Ilegal, OJK Imbau Masyarakat agar Tak Tertipu

Menurutnya perlu ada kerja sama kementerian dan lembaga terkait dalam untuk memberantas pinjol ilegal.

Apalagi sektor finansial teknologi ini memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Indonesia Fintech Summit Tahun 2020 karena memperbesar akses masyarakat kepada pembiayaan.

“Saya berharap dengan adanya pernyataan bersama dan penandatanganan perjanjian kerja sama ini bisa memberikan rasa aman masyarakat, terutama yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, sekaligus sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Adapun penandatangan pernyataan bersama dalam upaya pemberantasan Pinjol ilegal diikuti Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Baca Juga: Bareskrim Polri Ungkap Sindikat Pinjaman Online Ilegal

Kemudian Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mewakili Kapolri.

Tujuan dari penandatanganan pernyataan bersama ini dalam rangka memberantas pinjaman online ilegal, memberikan rasa aman, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan perbankan, memperkuat literasi tentang pembiayaan digital resmi, penanganan pengaduan masyarakat, dan penegakan hukum.