Soal Mural, Partai Demokrat Minta Pemerintah Bersikap Lebih Bijak Bukan Menghapus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penghapusan mural berisi kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ramai diperbincangkan belakangan ini, menyulut komentar dari Partai Demokrat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra,  dibuat bertanya-tanya dengan maksud penghapusan tersebut, mengingat Presiden Jokowi pernah mengaku terbuka dan mengapresiasi kritik membangun dari publik.

"Kenyataannya, para pembuat mural yang mengkritik dicari-cari dan dikejar-kejar. Muralnya pun dihapus," ujar Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/8/2021).

Menurut Herzaky, terkait mural atau seni gambar jalanan yang bernuansa kritik, pemerintah termasuk aparat seharusnya bisa menunjukan sikap yang lebih bijaksana.

Baca Juga: Mural Dihapus Selebaran Kritik Pun Diusut, Seniman: Sama Seperti Orde Baru

Daripada mencari siapa pembuatnya, lanjut Herzaky, alangkah baiknya pemerintah menelusuri akar permasalahan dari kegelisahan yang ada di dalam mural tersebut dan memberi solusi.

"Ini seharusnya menjadi introspeksi juga, bagaimana seharusnya pemerintah bisa memahami dan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan," kata Herzaky.

Herzaky menilai, munculnya mural tersebut merupakan tanda kegelisahan di kalangan masyarakat atas situasi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19.

Karena terhimpit kondisi yang tak memihak serta ketidaktahuan mesti mengadu ke siapa lagi, rakyat pun menjadi bingung hingga akhirnya mencurahkannya lewat mural.

Herzaky menambahkan, pemerintah mesti terjun ke lapangan guna memahami situasi dan mengecek kondisi terkini yang dihadapi rakyat.

Ia juga meminta supaya ruang kreativitas rakyat tak dimatikan di tengah tekanan hidup yang sudah berat.

"Jangan kemudian ruang untuk berekspresi dan berpendapat malah semakin dikekang. Negeri ini negeri demokrasi, bukan negeri otoriter," tandas Herzaky.

Baca Juga: Mural Mirip Jokowi Dihapus, Moeldoko: Presiden Orangtua Kita, Jangan Sembarangan Bentuk Gambar

Salah satu mural berisi kritikan terhadap pemerintah yang telah dihapus oleh aparat bertuliskan 'Jokowi 404: Not Found' di Batuceper, Tangerang, Banten.

Selain itu ada pula mural 'Dipaksa Sehat di Negeri yang Sakit' di Pasuruan, Jawa Timur serta 'Tuhan Aku Lapar' di Tigaraksa, Tangerang, Banten. Ada lagi mural Wabah Sesungguhnya adalah Kelaparan' yang juga ditemukan di Tangerang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pun mengatakan bahwa kritik harus disampaikan dengan cara yang lebih beradab.

Moeldoko juga meminta agar pemanggilan polisi terhadap pembuat mural tak diartikan sebagai tindakan represif.

"Karena apa pun, Presiden adalah orang tua kita yang perlu kita hormati. Jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan menyatakan sesuatu dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk gambar," jelas Moeldoko, Rabu.