Jokowi: Belanja Negara dalam RAPBN 2022 Sebesar Rp2.708,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengatakan, belanja negara dalam RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara) 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada saat penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, dalam sidang paripurna DPR, Senin (16/8/2021).

“Yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun,” katanya Presiden Jokowi.

“Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.”

Baca Juga: Jokowi: UU Cipta Kerja Jadi Pilar Utama Reformasi Struktural di Negara Kita

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menuturkan untuk penanganan Covid-19, fokus Pemerintah selanjutnya adalah mengantisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment. Kemudian, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia,” ujarnya.

“Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif.”

Di samping itu, lanjut Jokowi, membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga daerah.  

Baca Juga: Mural Berisi Kritik Dihapus, KSP: Tidak Mungkin Perintah Istana

Termasuk melakukan transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.

“Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN,” ucapnya.

 “Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.”

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menuturkan anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Dengan harapan bantuan ini bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Baca Juga: Jokowi: Resesi dan Krisis Datang Bertubi-tubi Berhasil Kita Lampaui

“Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial,” ujarnya.

Selanjutnya, sambung Jokowi, untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Mengingat, pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita.

“Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi,” katanya.

“Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilainilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa.”