Pemerintah Keluarkan Indikator Angka Kematian, PKS Duga Ada Pejabat yang Tak Percaya Covid-19

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah kini mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19. Salah satu alasannya karena ada masalah dari input data di sejumlah daerah. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menduga ada pejabat di struktur pemerintahan yang tidak percaya akan adanya Covid-19. Sebab ini dinilai sebagai keputusan yang berbahaya dalam penanganan pandemi di Tanah Air. 

"Jangan-jangan masih ada pejabat pemerintah yang juga tidak percaya Covid-19," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021). 

Baca Juga: Anosmia, Indra Penciuman yang Hilang, Yuk Latih Lagi agar Muncul Kembali usai Pulih dari Covid-19

Menurut dia, ini hanya akal-akalan pemerintah untuk menutupi sengkarut manajemen data Covid-19 dari pusat hingga daerah. Sementara pemerintah sudah tidak sabar untuk menurunkan level PPKM karena tuntutan kepentingan ekonomi. 

"Beberapa ahli epidemiologi sudah mengingatkan kecerobohan pemerintah dalam penanganan Covid-19, bisa mengarah kepada pandemic trap atau situasi pandemi yang tidak berkesudahan. Jika ini terjadi, tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya," ujarnya. 

Ia mengaku khawatir dikeluarkannya angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19. Karena itu akan membuat masyarakat kian abai dalam mematuhi protokol kesehatan.

"Kan ada sebagian masyarakat yang terpapar hoaks menganggap Covid-19 itu konspirasi, sehingga takut ke RS nanti dicovidkan. Ada yang menolak anggota keluarganya yang meninggal dinyatakan covid, sehingga terjadi perebutan jenazah di beberapa daerah," kata dia.

Ia menyebut, angka kasus kematian ini adalah adalah indikator utama keselamatan. Banyaknya kematian bisa menunjukkan adanya kelemahan dan masalah yang harus segera ditangani dan diantisipasi supaya tidak bertambah.

"Banyak laporan dari lembaga independen yang mengkritisi data pemerintah masih belum mencakup data kondisi riil di lapangan. Saya kira akan lebih baik jika data dikelola secara transparan dan jujur," kata dia. 

Sebelumya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dengan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19, maka ada 26 kota dan kabupaten yang turun level dalam penerapan PPKM.

Baca Juga: Kena Sorotan Jokowi, Gubernur Kaltim Sebut Kasus Covid-19 Meningkat karena Pekerja dari Luar

Dari semula level 4 menjadi level 3.

Menurut dia, hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan.

"Dalam penerapan PPKM Level 4 dan 3 yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari Level 4 ke Level 3," ucap Luhut Senin (9/8/2021).